INDOPOSCO.ID – Pemerintah resmi membatalkan wacana penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebagai bagian dari upaya efisiensi energi. Keputusan ini mendapat dukungan dari Komisi X DPR RI yang menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka tetap harus menjadi prioritas utama dalam sistem pendidikan nasional.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengapresiasi langkah pemerintah yang memastikan kebijakan efisiensi energi tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Menurutnya, pembelajaran tatap muka terbukti lebih efektif dalam menjaga kualitas pendidikan.
“Tatap muka tetap menjadi prioritas karena mampu menjaga kualitas interaksi, termasuk kegiatan praktikum yang tidak tergantikan,” ujar Hetifah dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, sistem zonasi yang saat ini diterapkan membuat sebagian besar siswa bersekolah dekat dari rumah. Hal ini dinilai turut membantu menekan konsumsi energi, khususnya dari sektor transportasi, tanpa harus mengorbankan kualitas pembelajaran.
Politisi Golkar ini juga mengingatkan bahwa penerapan PJJ secara luas memiliki sejumlah tantangan, mulai dari risiko penurunan capaian belajar (learning loss), keterbatasan interaksi guru dan siswa, hingga potensi kesenjangan akses pendidikan akibat perbedaan fasilitas di rumah.
Selain itu, aspek sosial dan emosional siswa juga dinilai dapat terdampak karena berkurangnya ruang interaksi langsung yang penting dalam pembentukan karakter.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa PJJ tetap bisa digunakan secara fleksibel dalam kondisi tertentu, seperti saat terjadi bencana alam, gangguan akses, atau di wilayah terpencil dengan keterbatasan tenaga pendidik.
Senada dengan itu, Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti, menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Ia menilai setiap keputusan harus berbasis kajian komprehensif dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
Reni mendukung langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang membatalkan wacana PJJ. Menurutnya, hingga saat ini pembelajaran tatap muka masih menjadi metode paling optimal dalam mendukung proses belajar mengajar.
“Sekolah tatap muka memberikan pengalaman belajar yang lebih utuh, baik dari sisi akademik maupun pembentukan karakter,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah tetap membuka ruang inovasi di sektor pendidikan, namun dilakukan secara terukur dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari guru, orang tua, hingga pakar pendidikan.
Di tengah upaya penghematan energi nasional, politisi Partai KEadilan Sejahtera (PKS) ini menilai kebijakan work from home (WFH) sebaiknya diterapkan secara selektif pada sektor yang tidak berdampak langsung terhadap layanan publik esensial, seperti pendidikan.
Dengan pembatalan wacana PJJ ini, DPR berharap proses pembelajaran pasca libur Idulfitri dapat kembali berjalan normal, optimal, dan tetap mengedepankan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik di Indonesia. (dil)
