INDOPOSCO.ID – Memasuki musim penghujan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) menjadi persoalan di Jakarta.
Pasalnya, daerah Ibu Kota menjadi endemi penyakit yang disebabkan oleh nyamuk aedes aegypti tersebut.
Penasehat Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI) DKI Jakarta Zainal Arifin mengatakan, harus ada upaya represif yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan melakukan pengasapan (fogging) dan larvasida.
“Di RW.02 Cipinang Besar Selatan (CBS), Jakarta Timur sudah ada 2 kasus DBD menyerang anak-anak, dan kini telah ditangani oleh pihak puskesmas,” ujar Zainal Arifin di Jakarta, Minggu (24/10/2021).
Baca Juga : Perubahan Status Pandemi Covid-19 ke Endemi Tidak Bisa Serta Merta Dilakukan
Ia menuturkan, Aspphami bersama ahli profesional di bidangnya tengah melakukan bakti sosial berupa fogging dan larvasida di seluruh wilayah Jabodetabek. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah potensi perluasan wabah DBD.
“Kita bersebelahan langsung dengan RW.02 yang ditemukan kasus DBD. Kami tidak ingin kasus meluas. Sedikitnya ada 8 petugas profesional dari PT Turacon Wirasta diterjunkan untuk melakukan pengasapan,” ungkapnya.
Menurut dia, kegiatan tersebut dilakukan atas instruksi dari Ketua DPD ASPPHAMI DKI Jakarta Zulkirman dan Sudin kesehatan Jaktim serta menyasar wilayah RW.01 atau 13 RT. Dan siklus kedua akan dilakukan seminggu kemudian di RW.03.
“Hari ini kami lakukan di RW.01 CBS bersama Ketua RW Bapak Rudi dan pengurus Jumantik. Pengasapan berikutnya seminggu kemudian di RW.02,” bebernya.
Lebih jauh dia mengatakan, peningkatan kewaspadaan terhadap nyamuk DBD sebagai bentuk peringatan Hari Nyamuk Nusantara pada 22 Oktober kemarin. Dan terus meningkatkan kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan.
“Kami lihat perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk pencegahan DBD dan malaria masih sangat kecil. Terutama, alokasi anggaran untuk tindakan represif (pengasapan dan larvasida),” terangnya.
“Tidak saja di Jakarta, daerah endemi malaria seperti Purworejo juga alokasi anggaran untuk pencegahan secara represif masih sangat minim,” imbuhnya.
Ia berharap, pemerintah jangan hanya fokus pada penanganan kasus Covid-19 dan abai terhadap kasus DBD dan malaria. Sebab, kasus tersebut juga banyak memakan korban jiwa di Indonesia. (nas)
