INDOPOSCO.ID – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait warga desa yang disebut tidak memegang dolar AS memantik kecaman publik yang terus meluas. Pernyataan tersebut dianggap tidak pantas dilontarkan oleh seorang presiden yang seharusnya paham tentang ekonomi global dan segala dampaknya.
Ekonom sekaligus analis pasar modal Ferry Latuhihin menilai, pernyataan Prabowo tidak tepat karena kenaikan dolar AS berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari, termasuk warga desa.
“Salah Pak, kalau dolar naik Pak, semua orang kena Pak bukan cuma orang desa aja, orang utan juga kena. Bapak inget, impor BBM bayarnya pakai apa, kalau bukan dolar? Kalau dollar naik, apalagi harga minyak naik, semua orang kena Pak,” kata Ferry dalam video yang diunggah akun X Hendri Satrio, @satriohendri.
Ferry mencontohkan kenaikan harga minyak goreng yang disebutnya sudah melonjak sekitar 25 persen, dari Rp36 ribu menjadi Rp45 ribu per liter. Menurut dia, kondisi itu menjadi gambaran nyata bagaimana penguatan dolar ikut memengaruhi harga barang di pasar domestik.
Tak hanya minyak goreng, ia juga menyinggung sejumlah komoditas impor lain seperti gula, kedelai untuk bahan tahu dan tempe, jagung, hingga beras yang transaksinya menggunakan dolar AS. Dampaknya, kenaikan nilai tukar dolar disebut akan ikut mendorong harga kebutuhan masyarakat di desa-desa.
“Jadi Bapak salah kalau Bapak billing orang desa, orang kampung tidak megang dolar tuh enggak berpengaruh (harga dolar naik) kepada mereka. Memang mereka enggak megang dolar, megang rupiah aja kadang-kadang kok namanya orang desa tidak punya income tetap. Tapi kalau bapak bilang orang desa tidak pegang dolar dan tidak jadi korban (kenaikan harga) dolar bapak salah,” tegas Ferry.
Berbeda dengan pendapat para ekonom, analis komunikasi politik Hendri Satrio justru berpendapat yang paling beda. Dia menilai pernyataan Prabowo sarat nuansa nasionalisme. Menurut pria yang akrab disapa Hensa itu, Prabowo sedang mencoba membangun keyakinan bahwa fondasi ekonomi masyarakat Indonesia masih bertumpu pada rupiah dan kekuatan domestik.
“Dari sisi komunikasi publik, ini nasionalis, pernyataan ini efektif untuk membangun narasi bahwa pemerintah memahami dan dekat dengan kehidupan masyarakat bawah. Ini cara nasionalis untuk menenangkan khawatir publik soal fluktuasi dolar, sekaligus mengajak fokus pada produksi dalam negeri,” ujar Hensa melalui gawai, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, penyederhanaan isu ekonomi seperti ini lazim dipakai pemimpin politik agar persoalan rumit lebih mudah dipahami masyarakat akar rumput. Meski demikian, Hensa mengingatkan agar pesan semacam itu tetap dibarengi penjelasan yang utuh supaya tidak menimbulkan tafsir keliru di tengah publik. (her)
