INDOPOSCO.ID – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan siap menghadapi gugatan yang diajukan oleh Viani Limardi atas pemecatan dirinya sebagai kader partai sekaligus anggota DPRD DKI Jakarta.
“Kami punya bukti-bukti kuat sebagai dasar pemecatan. Dengan menggugat ke pengadilan, sebenarnya Viani hanya akan semakin mempermalukan dirinya sendiri. Sudah cukup selama ini dia mempermalukan PSI dengan bertindak arogan,” jelas Sekretaris DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina berdasarkan keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Bagi Elva, pemecatan tersebut tidak dilakukan sepihak, namun telah melewati proses evaluasi yang panjang, mulai dari DPW PSI DKI Jakarta, Direktorat Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif PSI, Tim Pencari Fakta(TPF), dan DPP PSI, termasuk meminta keterangan langsung dari Viani.
Sebelumnya, telah diketahui dari hasil pemeriksaan internal, Viani Limardi melanggar Pasal 5 Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) PSI tentang Kewajiban Anggota. Di antaranya adalah taat dan loyal kepada garis perjuangan PSI(solidaritas, kesetaraan, dan sikapantikorupsi), AD/ART, dan keputusan- keputusan partai.
Berdasarkan Surat Keputusan DPP PSI Nomor 513/SK/DPP/2021 tentang Sanksi Pemberhentian Selamanya, Viani Limardi dihentikan sebagai kader PSI karena dugaan menggelembungkan laporan penggunaan dana APBD untuk kegiatan reses dan tidak menaati instruksi partai setelah sempat melanggar pula aturan ganjil genap pada Agustus 2021. Sementara itu, Viani menyangkal dakwaan penggelembungan dana reses.
PSI menanggapi baik pengajuan petisi yang dilakukan Viani di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Proses pengadilan diharapkan akan mengakhiri perang pandangan di media sosial yang hanya membingungkan masyarakat.
“Kami terus menjaga integritas di PSI, baik kader maupun anggota legislatif. Kami hadir bekerja untuk masyarakat dan jauh dari sifat arogan. Semua kader PSI bahkan anggota legislatif pun harus siap diawasi dan berani bertanggung jawab,” tegas Elva.
Dia memastikan PSI akan hadir dan mengikuti seluruh proses pengadilan. (mg4)
