INDOPOSCO.ID – Pemerintah harus memberi sanksi pada publik figur yang kabur dari masa karantina setelah melakukan perjalanan ke luar negeri.
Pernyataan tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher melalui gawai, Kamis (14/10/2021).
Ia mengatakan, jangan ada pembiaran dan tebang pilih pada penerapan sanksi di masa pandemi. Jika terbukti kabur dari masa waktu yang ditentukan, maka harus diberi sanksi tegas.
“Seorang public figure harusnya menjadi contoh bagi masyarakat,” katanya.
Menurut dia, tindakan tegas penting dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat. “Jangan sampai rakyat berpikir bahwa pemerintah pilih-pilih dalam memberikan sanksi,” ucapnya.
Menurut Netty, pelanggaran prokes oleh tokoh publik sudah terjadi beberapa kali. Seharusnya langkah klarifikasi dan penindakannya harus disebarluaskan ke publik juga.
“Ini untuk apa? Agar rakyat tahu dan percaya bahwa pemerintah bersikap tegas, adil dan transparan,” ujarnya.
Dugaan keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa kaburnya publik figur dari masa karantina, menurutnya, harus diusut sampai tuntas. Aparat harus bertindak sebagai pelaksana sekaligus pengawas penerapan aturan, jangan justru membantu pelanggaran.
“Kejadian ini harus diusut tuntas, jangan dibiarkan. Saya khawatir, sebelumnya telah ada kejadian serupa, namun tidak diketahui publik,” ungkapnya. (nas)
