INDOPOSCO.ID – Petisi penolakan kartu vaksin untuk syarat administrasi terus menggelinding. Bahkan petisi tersebut sudah mendapat lebih dari belasan ribu tanda tangan di jagat maya.
“Dalam alam demokrasi, ini sebagai bentuk kebebasan berpendapat, kita hormati,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo melalui gawai, Kamis (9/9/2021).
Ia menyebut, di beberapa negara kartu vaksin digunakan sebagai prasyarat untuk pengendalian Covid-19. Petisi penolakan tersebut, menurut dia, harus dicari akar masalahnya.
“Apa penyebabnya mereka menolak vaksin? Apa karena sistemnya atau belum banyak vaksin. Kalau sistem, pemerintah akan terus memperbaikinya,” katanya.
Menurut dia, apabila penyebab karena teknis sistem, tentu pemerintah akan terus mencari solusinya. Juga dengan meningkatkan keamanan sistem.
“Kalau jumlah vaksin, tahun ini target 80 persen akan selesai. Pemerintah tentu akan mengupayakan keberadaan vaksin,” ungkapnya.
Apalagi, dikatakan dia, vaksin merah putih tahun 2021 bisa diproduksi di dalam negeri.
“Vaksin itu adalah kebutuhan dan keharusan bersama. Sebab mereka yang belum divaksin rentan menularkan virus,” ujarnya. (nas)
