INDOPOSCO.ID – Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) selaku pelapor kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat.
“Kendati proses kasus ini memakan waktu hampir tiga tahun, namun saya tetap mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan KPK. Saat ini sudah ada di tahap penyidikan, itu berarti tidak lama lagi akan dilakukan penetapan tersangka. Saya percaya KPK jauh lebih paham dan bertindak adil dalam menangani kasus ini hingga ke akar-akarnya,” tegas Direktur Eksekutif ALIPP, Uday Suhada, kepada Indoposco.id, Kamis (2/9/2021).
Uday mengungkapkan, pihaknya dua kali mendatangi Kantor KPK di Jakarta untuk melaporkan dan mengawal kasus dugaan korupsi pengadaan lahan SMKN 7 di Kota Tangsel, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten tersebut.
“Saya secara resmi melaporkan kasus dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten ke KPK, pada tanggal 20 Desember 2018 lalu. Selanjutnya, pada tanggal 25 Juni 2020 lalu, saya kembali mendatangi KPK untuk menanyakan progres atau tindak lanjut dari laporan saya. Alhamdulillah, sekarang ada hasilnya. Perjuangan saya tidak sia-sia. Saya hanya berharap KPK mengusut kasus ini sampai tuntas dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terlibat baik dari kalangan pejabat, swasta maupun lainnya harus diproses seadil-adilnya. Pihak-pihak yang menerima aliran dana juga harus diproses,” ujar Uday Suhada.
Uday kembali menceritakan bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan audit investigatif atas pengadaan lahan SMKN 7 di Kelurahan Rengas, Kota Tangsel tahun anggaran 2017 itu.
Hasil audit investigatif tersebut dituangkan BPKP melalui laporan Nomor LHAI-23/PW30/5/2020 tertanggal 24 Januari 2020. Pengadaan lahan yang menelan anggaran sekira Rp17,9 miliar dengan kerugian negara mencapai Rp 10 miliar.
Audit investigatif tersebut merupakan permintaan dari KPK setelah menerima laporan dugaan korupsi dari warga.
Berdasarkan dokumen yang beredar, disebutkan bahwa lahan SMKN 7 Kota Tangsel terletak di antara Jalan Cempaka III, RT 002/003 dan Jalan Punai I, RT.007/008, Bintaro Jaya, Sektor II, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangsel.
Pemilik lahan seluas 6.000 meter persegi tersebut bernama Sofia M. Sujudi Rassat, SH dengan alamat Jalan Salemba Tengah, No.16, RT.001/005, Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.
Dalam dokumen Nilai Ganti Rugi (NGR), tanah tersebut dibayar Pemprov Banten Rp 2.997.000 per meter persegi atau total Rp 17.982.000.000 yang tertuang dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Namun, pemilik tanah Sofia M. Sujudi Rassat, SH sebagaimana yang tertera dalam kuitansi tertanggal 29 Desember 2017 hanya menerima Rp 7.300.000.000 (tujuh miliar tiga ratus juta rupiah). Itu berarti, sekitar Rp10.682.000.000 dana tersebut tidak jelas keberadaannya.
Pengadaan tanah untuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) se-Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten No.596/Kep-453-Huk/2017 yang ditandatangani Gubernur Banten, Wahidin Halim pada tanggal 29 November 2017.
SK itu terbit berdasarkan nota dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Nomor 800/7262-Dindikbud/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Draf SK Penetapan Tim Koordinasi Pengadaan Lahan/Tanah. (dam)
