INDOPOSCO.ID – Penanganan Covid-19 di wilayah Banten masih memiliki kendala. Tidak sedikit masyarakat di daerah pelosok yang tidak mau di suntuk vaksin lantaran khawatir berbahaya.
Hal itu diakibatkan masifnya kabar bohong atau hoax yang tersebar luas di mesia sosial (Medsos). Di sisi lain, tidak ada keseimbangan edukasi dari pemerintah tentang manfaat vaksinasi dalam melawan Covid-19.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Anda Suhanda usai mendapat aspirasi dari masyarakat saat melakukan kunjungan.
“Masih banyak masyarakat tidak percaya covid di daerah, banyak yang tidak mau di vaksin. Banyak berita hoax melalui media sosial,” katanya, Senin (30/8/2021).
Ia menegaskan, sosialisasi manfaat vaksinasi harus digalakkan oleh pemerintah, terutama pada daerah pelosok. Sebab mereka memiliki keterbatasan informasi.
Salah satunya akses internet. Sehingga informasi bahaya vaksin tidak dapat diimbangi dengan edukasi. Dampaknya akan berpengaruh pada target kekebalan tubuh secara kelompok.
“Pemerintah berkewajiban memberikan hak kesehatan kepada masyarakat,” tuturnya.
Di sisi lain, Anda menilai kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten lambat dalam mengakselerasikan percepatan vaksinasi.
“Yang paling miris, kinerja atau usaha yang relaistis dari Pemprov Banten sangat lama, dibandingakan dengan kinerja kabupaten,” paparnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Uday Suhada berujar, harus ada strategi tertentu dalam mensosialisasikan pencegahan Covid-19.
“Penanganan covid jauh dari harapan. Ada Perda tapi aplikasinya tidak nyampe. Insentif tenaga kesehatan di Banten jauh dari Jabar dan DKI. Banten Rp60 juta, DKI Rp16 juta, Jabar Rp26 juta. Tapi di imbangi nggak pelayanannya,” ujarnya. (son)
