INDOPOSCO.ID – Isu rawan penyalahgunaan data tentang penerima vaksinasi kembali mencuat. Hal itu seiring dengan adanya pemblokiran terhadap 2.453 jasa percetakan kartu vaksin.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong mengatakan, sejauh ini belum ada laporan dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan data pribadi pada penyetakan sertifikat vaksin.
Menurutnya, langkah pemerintah lebih kepada antisipasi dengan memblokir 137 Qwords. Jika ada laporan penyalahgunaan, maka akan diproses lebih lanjut.
“Lebih ke arah antisipasi. Kementerian Perdagangan telah memblokir 2.453 jasa percetakan kartu vaksin dengan 137 Qwords sudah diblokir,” katanya katanya pada sebuah program acara di televisi swasta, dengan tema “Waspada Kebocoran Data saat Cetak Sertifikat Vaksin”, Ahad (15/8).
Ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak menggunakan jasa percetakan dalam mencetak sertifikat vaksin. Pastikan tidak ada penyalahgunaan dengan menggunakani printer sendiri atau yang terjamin tidak disalahgunakan.
“Tidak perlu area publik meminta cetaknya, cukup diperlihatkan di HP. Sehingga tidak perlu dicetak,” ungkapnya.
Pihaknya berkomitmen untuk menjamin perlindungan data masyarakat yang sudah mengikuti vaksin agar tidak disalahgunakan.
“Data NIK memang kami butuhkan biar tidak ada double. Dia tidak mungkin divaksin ketiga kalau tidak ada data di kami,” terangnya. (son)
