INDOPOSCO.ID – Perang utama pandemi sepertinya bukan sekadar melawan Virus Covid-10 dan penyebarannya. Namun perang menghadapi pemahaman masyarakat terhadap keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan media sosial (medsos) atau hoaks yang dapat memunculkan kekhawatiran –tentang vaksinasi– bagi yang belum atau tidak vaksinasi dan pesan-pesan yang harus dilawan atau dihentikan.
Demikian salah satu pointer yang dihasilkan dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Pemetaan Persepsi dan Penerimaan Masyarakat di DKI Jakarta terhadap Informasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional’ melalui zoom meeting, Senin (9/8/2021).
Diskusi ini menghadirkan narasumber antara lain mantan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI Drs Freddy H. Tulung MUA, Dosen Fisip Universitas Indonesia (UI) Drs Otho Hernowo Hadi MA, Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Dr Ismail Cawidu, dan Dosen LSPR Communication and Business Instute Drs Ahmed Kurnia Soeriawidjaja MSi.
FGD itu juga diikuti pihak lain seperti Tokoh Agama Nur Alam SH, Tokoh Adat/Budaya Wijaya Segara; Tokoh Pemuda Ali Rachman; Satgas Covid-19 Erman Subekti; Musriah, perwakilan warga yang sudah menerima bantuan; Siti Faizah, perwakilan warga yang tidak perlu menerima bantuan; Saras Karunia Rahayu Putri, perwakilan warga yang sudah pernah divaksin; Rena Suhaeni, perwakilan warga yang belum pernah divaksin, dan kalangan media massa. Yang menarik dalam kegiatan diskusi ini setelah pembacaan doa, para peserta lalu diminta berdiri dan secara bersama-sama menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’. Ini yang jarang ditemukan dalam diskusi-diskusi lainnya.
Dalam catatan Kemenkominfo, hingga Selasa (3/8/2021) terdapat 1.897 hoaks di medsos. Hoaks paling banyak di Facebook sekitar 1.729 hoaks seputar vaksin Covid-19. Sementara Twitter berada di posisi kedua, ada 99 hoaks soal vaksin 19. Di YouTube dan TikTok juga tak luput dari hoaks. Tercatat, ada 41 hoaks di YouTube dan 17 di TikTok. Sisanya 11 hoaks di Instagram. ”Semua informasi hoaks tersebut sudah di- takedown (hapus, red),” tandas Freddy H. Tulung, dirjen Informasi dan Komunikasi Publik periode 2010-2016.
Dia mengatakan, dalam FGD ini mendalami seberapa efektif sistem KPC PEN untuk penanggulangan Covid-19 dalam hal komunikasi ke masyarakat. Sebelumnya sudah pernah dilakukan antara Oktober-Desember 2020, sekarang dilakukan lagi antara Januari-Juni 2021.
”Banyak yang sudah dilakukan pemerintah. Pada Agustus ini, APBN secara signifikan mengalokasikan sekitar 60 persen anggaran untuk penanggulangan Covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Sekitar 130 juta orang yang dicover pemerintah,” ujar Freddy.
Dari sisi masyarakat, lanjut dia, pemerintah juga menggelontorkan beragam bantuan mulai dari PKH (Program Keluarga Harapan), Bantuan Langsung Tunai (BLT), kartu Pra Kerja, subsidi internet, dan sebagainya. ”APBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Covid-19 baik kesehatan dan ekonomi mencapai Rp744,75 triliun,” jelasnya.
Sedangkan rangkuman lainnya dalam FGD itu juga yang disampaikan Drs Otho Hernowo Hadi MA. Pengajar Fisip UI ini menjelaskan, antara lain perlunya dibentuk crisis centre di level grassroot –termasuk untuk mengkampanyekan protokol kesehatan (prokes) dan vaksinasi. Kemudian pemahaman yang rendah terhadap masyarakat bawah, maka perlu kampanye/sosialisasi person to person; perlunya posko pada level warga (RW), termasuk menyebarluaskan informasi tentang Program KPC PEN dan mendorong solidaritas sosial; kampanye masif perlu dilakukan melalui medsos karena dianggap ampuh, sumber informasi yang dianggap efektif, yakni media mainstream.
”Lalu dalam sosialisasi penyampaian ke publik, perlu konten yang sedehana dan menyentuh, mudah dipahami oleh masyarakat (bahwa vaksin melindungi); perlu dukungan semua pihak dalam rangka menyebarluaskan tentang Program KPC PEN (vaksinasi dan dukungan fasilitas internet); dan semua unsur masyarakat bersatu, bahu membahu untuk memberi pemahaman pentingnya prokes dan vaksinasi,” terangnya.
Dr Ismail Cawidu, dosen UIN Syarif Hidayatullah menyoroti peran Kemenkominfo yang sudah melakukan pengembangan aplikasi pedulilindungi.id, web covid19.go.id, konten-konten kreatif, topik video yang diproduksi, iklan layanan masyarakat, media centre, dan sebagainya. ”Pengecekan informasi hoaks juga dilakukan Kominfo,” tandasnya.
Perlu diketahui, KPC PEN merupakan sebuah komite yang dibentuk pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan penanggulangan Covid-19 di Indonesia. Komite ini dibentuk pada 20 Juli 2020 sesuai dengan Peraturan Presiden No 82/2020. KPC PEN ini mengintegrasikan kewenangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang sebelumnya berperan sebagai lembaga sentral dalam kewenangan penanggulangan dampak Covid-19 dengan kewenangan kementerian/lembaga lainnya untuk percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi ini.
Dengan demikian, gugus tugas tersebut, beserta 18 lembaga negara lainnya, dibubarkan dan beberapa lembaga dialihkan kewenangannya pada KPC PEN. Komite ini memiliki tiga bagian utama, yakni Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. (aro)
