INDOPOSCO.ID – Ganasnya penularan pandemi Covid-19 berdampak pada sektor pendapatan masyarakat. Tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaannya. Bahkan, pedagang kecil sangat keuslitan mengembangkan usahanya karena aktivitas masyarakat dibatasi.
Kondisi ini ternyata tidak membuka mata hati pemangku kebijakan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Seolah tidak peka dengan nasib masyarakat ditengah pandemi Covid-19.
Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Yeremia Mandrofa menuding Pemprov Banten tidak peduli dengan keprihatianan yang dialami masyarakat.
Alasannya, anggaran Dinas Sosial (Dinsos) senilai Rp95 miliar yang diperuntukan bantuan dampak pandemi, kini malah direfocusing atau dipotong sebanyak Rp25 miliar. Hal ini diniali eksekutif hanya berpangku tangan atau tidak berusaha terhadap penderitaan rakyat.
“Pemprov tidak peduli, tidak peka, hanya berpangku tangan terhadap penderitaan masyarakat selama masa PPKM. Buktinya anggaran yang ada di Dinsos yang sebelumnya Rp95 miliar, dipotong Rp25 miliar. Jangankan ditambah, anggaran di Dinsos saja dikurangi,” katanya, Sabtu (7/8/2021).
Menurutnya, pemotongan anggaran Dinsos itu menyakiti hati rakyat. Seharusnya, Pemprov bergerak cepat untuk menambah dan meralisasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
“Sekarang ini yang memberikan bansos hanya pemerintah pusat kan? Kalau tahun kemarin Pemprov masih berkontribusi selama tiga bulan. Termasuk Pemkab, Pemkot juga ikut membantu,” ungkapnya.
Politisi PDI-P itu menyatakan, seharusnya bantuan sosial sudah dicairkan ketika kebijakan PPKM diberlakukan. Sehingga masyarakat tidak berkelahi dengan kebutuhan sehari-hari di luar rumah.
“Semestinya kalau mau dicairkan sekarang, karena masa PPKM. Tapi bansos apa yang mau dicairkan? Jangankan yang ini (bansos PPKM), ini malah dipotong anggaran Dinsos-nya,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti membenarkan adanya rencana refocusing anggaran di Dinsos Banten.
Menurutnya, anggaran yang dipotong dialihkan pada dana Bantuan Tak Terduga (BTT), yang salah satu peruntukannya untuk Bansos PPKM.
“Sesuai draft perubahan RKPD kita alihkan sebagian ke BTT. BTT akan kita gunakan untuk itu (bansos PPKM),” ujarnya.
Namun, pihaknya tidak mengetahu pasti total keseluruhan masyarakat Banten yang akan mendapatkan bansos PPKM. Alasannya, harus berkordinasi dengan dinas terkait.
“Harus koordinasi ke dinas teknisnya,” paparnya. (son)
