INDOPOSCO.ID – PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyatakan, perjalanan KA Lokal hanya diperbolehkan untuk pelaku perjalanan untuk perkantoran sektor esensial dan sektor kritikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, mulai keberangkatan 12-20 Juli 2021.
“Kebijakan ini menyesuaikan dengan SE Kemenhub No 50 Tahun 2021 tentang Perubahan atas SE Menteri Perhubungan No 42 tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19,” ujar Vice President Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (10/7).
Dia mengatakan setiap pelanggan KA Lokal wajib menunjukkan surat tanda registrasi pekerja maupun surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon II (untuk pemerintahan) dan berstempel atau cap basah maupun tanda tangan elektronik.
Sesuai Instruksi Mendagri No 18 Tahun 2021, bidang yang menjadi sektor esensial adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, TI dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor.
Sedangkan, sektor kritikal adalah kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi, makanan minuman dan penunjangnya, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan manfaat dasar.
Joni menekankan setiap petugas di stasiun keberangkatan akan melakukan pemeriksaan seluruh persyaratan pelanggan sebelum diizinkan melakukan perjalanannya.
“Jika ada yang tidak komplit, maka yang bersangkutan tidak akan diizinkan untuk berangkat dan uang tiket akan dikembalikan 100 persen,” ujarnya, dikutip dari Antara
KAI mendukung penuh seluruh kebijakan pemerintah dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 di masyarakat.
“Pengetatan persyaratan tersebut diharapkan dapat menekan pergerakan masyarakat melalui transportasi kereta api di masa PPKM Darurat ini,” pungkas Joni. (mg2)
