• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Penerapan Lockdown, Jangan Ada Muatan Politis

Redaksi Editor Redaksi
Sabtu, 19 Juni 2021 - 10:33
in Nasional
Penanganan pasien Covid-19. Foto: Antara

Penanganan pasien Covid-19. Foto: Antara

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Komunikolog Emrus Sihombing menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus melakukan evaluasi terkait penanganan Covid-19 di hulu. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka peningkatan kasus Covid-19 di hulu akan terus bertambah.

“Kebijakan terkait penanganan Covid-19 harus tegas. Ini menyangkut keselamatan manusia,” kata Emrus Sihombing melalui gawai, Sabtu (19/6/2021).

BacaJuga:

Dorong UMKM dan Ekraf, Pemerintah ‘Gaspol’ Tekan Kemiskinan Ekstrem

Tak Serumit yang Dibayangkan, Warga Buktikan Urus Sertipikat Tanah Sendiri Lebih Mudah

Mutu Belajar Siswa RI Terpuruk, P2G Soroti Rendahnya Literasi dan Numerasi

Selain penegakan hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan (Prokes), menurutnya, kesadaran perilaku masyarakat pun harus dilakukan. Hal ini, dikatakan dia harus ada komunikasi intensif pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Pemerintah pusat harus membangun komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, demikian sebaliknya. Sehingga, ketika muncul kasus yang genting di daerah, pemerintah pusat bisa segera mengeluarkan kebijakan dengan cepat,” ujarnya.

“Kan semua (komunikasi) bisa dilakukan by daring atau lainnya. Jadi dengan komunikasi ini bisa ada action yang cepat dalam penanganan Covid-19,” imbuhnya.

Ia mengingatkan, kebijakan penanganan Covid-19 harus karena faktor kemanusian. Semata-mata untuk menyelamatkan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, setiap kepala daerah ataupun pemerintah pusat harus menanggalkan kepentingan politik.

“Mereka (kepala daerah) berbeda partainya. Itu semua harus ditinggalkan, untuk semata-mata kepentingan keselamatan manusia,” terangnya.

Dikatakan Emrus, minimnya komunikasi dalam penanganan Covid-19 bisa menyebabkan akibat fatal. Apalagi, angka kasus Covid-19 saat ini terus meningkat.

“Ketertundaan kebijakan penanganan Covid-19 karena komunikasi yang tidak sehat, akan berdampak fatal,” ucapnya.

“Ruang komunikasi harus terbuka, abaikan kepentingan politik. Saya yakin penanganan Covid-19 akan tuntas,” imbuhnya.

Ia menegaskan, kondisi genting Covid-19 saat ini pemerintah harus memberikan persetujuan kepada daerah yang ingin menerapkan lockdown. Apalagi kebijakan tersebut sudah diatur dalam regulasi penanganan Covid-19.

“Jadi tarik ulur kebijakan penanganan Covid-19 ini karena belum terbukanya komunikasi ruang dan materi antara pusat dan daerah,” ujarnya. (nas)

Tags: covid-19lockdown

Berita Terkait.

Harga Cabai hingga Telur Turun, Inflasi Pangan April Melandai
Nasional

Dorong UMKM dan Ekraf, Pemerintah ‘Gaspol’ Tekan Kemiskinan Ekstrem

Senin, 4 Mei 2026 - 23:11
Kantor-Pertanahan
Nasional

Tak Serumit yang Dibayangkan, Warga Buktikan Urus Sertipikat Tanah Sendiri Lebih Mudah

Senin, 4 Mei 2026 - 18:08
siswa
Nasional

Mutu Belajar Siswa RI Terpuruk, P2G Soroti Rendahnya Literasi dan Numerasi

Senin, 4 Mei 2026 - 12:22
p2g
Nasional

P2G Desak Perombakan Tata Kelola Guru, Soroti Nasib P3K yang Belum Digaji

Senin, 4 Mei 2026 - 09:51
Tuduh Seskab Teddy Gay, Amien Rais Siap Hadapi Gugatan Hukum
Nasional

Tuduh Seskab Teddy Gay, Amien Rais Siap Hadapi Gugatan Hukum

Minggu, 3 Mei 2026 - 23:57
asih
Nasional

Guru Diusulkan Jadi Profesi Setara Dokter, Komisi X: Reformasi Besar di RUU Sisdiknas

Minggu, 3 Mei 2026 - 18:18

BERITA POPULER

  • Buruh Sebut MBG Tidak Bermanfaat saat May Day, Prabowo Auto Respons Begini

    Buruh Sebut MBG Tidak Bermanfaat saat May Day, Prabowo Auto Respons Begini

    3668 shares
    Share 1467 Tweet 917
  • PSIM vs Persita: Ambisi Revans Laskar Mataram Digoyang Kendala Internal

    1597 shares
    Share 639 Tweet 399
  • Buruh dan Petani Pilih Aksi di DPR Ketimbang Monas demi Suarakan Kesejahteraan

    1295 shares
    Share 518 Tweet 324
  • Breaking News: KRL Tabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi, Jalur Lumpuh Total

    2570 shares
    Share 1028 Tweet 643
  • 22 Tahun UU PPRT Baru Disahkan, DPR RI: Ini Kemenangan Pekerja Perempuan

    1042 shares
    Share 417 Tweet 261
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.