INDOPOSCO.ID – Dampak Revisi Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) salah satunya, jasa pendidikan atau sekolah tidak lagi masuk dalam kategori jasa yang bebas dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN).
“Seharusnya pemerintah berhati-hati menerapkan pajak PPN bagi jasa pendidikan,” ujar Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat Debby Kurniawan melalui gawai, Sabtu (12/6/2021).
Menurut Debby, layanan pendidikan adalah satu layanan dasar yang harus diperoleh masyarakat. Sebaiknya, pemerintah saat pandemi saat ini harus fokus bagaimana memperbaiki sistem pendidikan nasional.
“Sistem pembelajaran di masa pandemi saja masih diperdebatkan. Malah pemerintah mau kenakan pajak jasa pendidikan. Harus pemerintah memperhatikan bagaimana masyarakat bisa merasakan layanan pendidikan yang nyaman dan menyenangkan saat pandemi,” ungkapnya.
Pada draft RUU KUP tersebut, pemerintah menerapkan skema multitarif pada jasa pendidikan. Untuk sekolah bagi masyarakt menengah ke atas akan dikenakan PPN lebih mahal dan sekolah yang banyak digunakan masyarakat menengah ke bawah akan dikenakan tarif lebih rendah.
“Kalau alasannya untuk keadilan. Sebaiknya sekolah untuk masyarakat bawah tidak dikenakan PPN,” katanya.
Lebih jauh Debby menjelaskan, di masa pandemi saat ini satuan pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi tengah fokus dalam peningkatan sumber daya manusia. Jadi penerapan PPN bagi jasa pendidikan, menurutnya kurang tepat.
Apalagi, lanjut Debby, penerapan PPN bagi sekolah tersebut akan menyasar sekolah swasta. Ia khawatir, hal tersebut berimplikasi pada masalah pendidikan.
“Masyarakat, khususnya keluarga menengah ke bawah dan tidak mampu pasti terbebani biaya sekolah yang naik. Jadi pengawasan skema multitarif ini harus benar-benar diawasi,” tegasnya.
“Sekali lagi, pemberlakuan pajak sekolah ini harus lebih hati-hati. Jangan sampai malah kemudian menimbulkan angka putus sekolah, penurunan kualitas pendidikan atau masalah pendidikan lainnya,” imbuhnya. (nas)
