INDOPOSCO.ID – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten membantah adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) siluman di lingkungan pemerintahan provinsi Banten, sebagaimana dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten, dan dikutip berbagai media massa.
Bantahan adanya ASN siluman atau yang sudah dipecat, namun tetap mendapatkan gaji dan uang tunjungan itu dibantah oleh kepala BKD Banten Komarudin kepada INDOPOSCO.ID, Rabu (9/6/2021).
“Saat mereka masih tetap terima gaji dan tunjangan,karena setelah keluarnya surat pemecatan,mereka melakukan banding atas pemecatannya, dan saat itu keputusannya belum inkrah, sehingga gaji dan tunjangan masih jalan terus,” terang Komarudin.
Kendati demikian, kata Komarudin, selisih hitungan gaji dan tunjangan yang diterima oleh ASN yang sudah dipecat itu sudah dikembalikan melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masing masing ke kas daerah. ”Selisih hitungan gaji sudah dikembalikan melalui OPD masing-masing, sehingga sudah selesai masalahnya,” tegas Komarudin.
Sebelumnya, beredar kabar BPK Perwakilan Banten menemukan adanya lima orang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten yang sudah dipecat atau diberhentikan namun masih menerima gaji dan tunjangan setiap bulannya.
Temuan tersebut sudah disampaikan BPK kepada Pemprov Banten tanggal 24 Mei 2021 lalu dalam rapat paripurna istimewa DPRD Banten, dalam bentuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banten tahun anggaran 2020.
Mereka yang diduga masih menikmati gaji dan tunjangan dari pemerintah tersebar di lima organisasi perangkat daerah (OPD). Akibatnya, negara mengalami kerugian keuangan daerah sebesar Rp69,980 juta.
Tapi, seluruh kerugian neara tersebut kini sudah dikembalikan ke kas daerah melalui OPD masing-masing setelah keluarnya surat rekomendasi dari BPK RI perwakilan Banten. (yas)
