INDOPOSCO.ID – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten telah memeriksa pejabat eselon III dan IV pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten yang ramai-ramai mengundurkan diri.
Kini, nasib pengunduran diri mereka bisa berdampak pada pemecatan. Semuanya kini berada ditangan Gubernur Banten Wahidin Halim.
Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin mengatakan, pengangkatan dan pemberhentian seseorang dari Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten. Sehingga, semua keputusan hasil dari pemeriksaan itu ada di Gubernur Banten.
“Ya belum (dipecat), yang mengambil keputusan gubernur, ini belum dilaporkan. Iya masih (menjabat), mereka jadi punya pejabat dari SK gubernur, mereka berhenti pun harus ada SK gubernur, artinya mereka masih menduduki jabatan itu,” katanya saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (2/6/2021).
Komarudin menjelaskan, tidak ada yang istimewa dari pegunduran diri seorang pejabat. Hal itu tindakan biasa yang telah diatur dalam Perundang-undangan. Namun, tindakan itu akan dilihat dari pengaruh kegiatan yang dijalani. Jnagan sampai, pelayaan terhdap masyarakat terganggu dari polemik itu.
Untuk keputusan terkait nasib 20 pejabat tersebut, kata dia, ada dua keputusan yang diambil pemerintah. Pertama, menerima pemunduran. Kedua, menunda pengunduran dari pejabat. Namun untuk sampai detik ini, mereka masih menduduki jabatannya masing-masing.
“Di dalam perundang-undangan ada 2 menyikapi persoalan pengunduran diri. Satu, diterima. Kedua, ditunda. Karena pengunduran diri bukan yang istimewa, itu biasa, itu ada ruang hak pegawai sudah diatur. Intansi itu menerima dan menunda. Menunda harus dilihat progres kegiatannya, keuangan dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Ia menegakan, pemecatan akan dilakukan jika ada dua aspek yang memenuhi. Seperti sikapnya merugikan intansi dan lalai dalam menjalankan tugasnya.
“Ya sekali lagi kalau dari sikapnya, tindakan dapat kedua hal. Satu, merugikan intansi. Dua, ada indikasi dia tidak melaksanakan tugas, ya bisa memenuhi diberhentikan dari ASN,” tegasnya.
Ia menerangkan, ada macam-macam alasan saat diperiksa. Ada yang mengaku bersungguh-sungguh mengundurkan diri, ada yang ikut-ikutan, ada yang mengajak-ngajak dan ada yang setengah–setengah melakukan pemunduran diri.
Namun paling tidak, semuanya mengakui perbuatan itu salah karena telah menimbulkan kegaduhan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
“Ada yang menjelaskan, ada yang samar-smar. Tapi sudah kita identifikasi. Kalau bicara pekerjaan yang menekan, semua pekerjaan saat ini begitu (menekan), ada target. Itumah bahasa saja, nggaklah intimidasi nggak ada. Semuanya datang, semuanya menjelasan. Kita harus objektif biar jelas persoalan,” jelasnya. (son)
