INDOPOSCO.ID – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) integrasikan data pengawasan Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) di setiap program ataupun kegiatan strategis agar lebih tepat sasaran. Sebab, data menjadi hal krusial dalam setiap kebijakan yang dirumuskan pemerintah.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menuturkan, dalam proses pengawasan yang dilakukan BPKP terhadap program ataupun kegiatan pemerintah dibutuhkan data yang mumpuni di segala lini. Pasalnya, tantangan pengawasan yang dilakukan BPKP baik di pusat ataupun di daerah selama ini adalah perihal data.
“BPKP berkomitmen dapat mengintegrasikan data pengawasan yang sifatnya strategis agar dapat menjadi basis kuat dalam pengambilan kebijakan,” katanya dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal yang digelar di Kantor Pusat BPKP, Kamis (27/5/2021).
Ateh menjelaskan, berdasarkan hasil pengawasan BPKP ditemukan penerima manfaat tumpang tindih dengan program lain dan banyak yang salah sasaran seperti pada program bansos dan bantuan kepada UMKM. Untungnya, kata Ateh, BPKP mempunyai laboratorium forensik yang bisa diandalkan dalam melakukan pengawasan.
“BPKP memiliki laboratorium forensik yang dapat digunakan untuk cleansing data sehingga data yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan program bisa tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi,” jelasnya.
Mantan Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu menyebut, ketersedian data yang akurat dan valid akan memudahkan pimpinan negara maupun pimpinan daerah dapat menghasilkan keputusan yang strategis. Oleh karena itu BPKP siap berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyatukan data agar program pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rakornaswasin Tahun 2021 menyoroti data yang acap kali menjadi pangkal permasalahan dalam mengimplementasikan program ataupun kegiatan pemerintah. Pasalnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melihat selama ini data yang dibangun antar Kementeri/Lembaga ataupun antar pemerintah pusat dan daerah belum sinkron, sehingga menyulitkan maksimalisasi jangkauan manfaat program.
“Saya perintahkan kepada BPKP dan APIP untuk membantu dan mengawal upaya peningkatan kualitas basis data yang dikelola pemerintah. Kawal integrasi dan sinkronisasi basis data antar program. Dalam upaya tersebut, manfaatkan laboratorium data forensik dan layanan data analytics yang dimiliki BPKP untuk perbaikan keandalan data,” katanya. (arm)
