INDOPOSCO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, Andra Soni memastikan akan mengawasi secara ketat penggunaan dana pinjaman Rp4,1 triliun dari PT. Sarana Multi Insfratuktur (SMI).
Hal itu bertujuan, uang yang bersumber dari pinjaman dapat dimanfaatkan guna kentingan masyarakat. Terlebih, anggaran itu dikhususkan untuk pembangunan infrastuktur daerah.
“Kami akan tetap melakukan fungsi pengwasan sesuai mekanisme yang ada, kami berharap sesuai dengan apa yang direncanakan lebih teliti lagi, konsisten lagi. Jangan sampai terulang perencanaan yang berubah-ubah,” katanya saat ditemui di Gedung Negara, Selasa (25/5/2021).
Ia menegaskan, program strategis pembangunan daerah Banten yang bersumber dari pinjaman daerah harus maksimal perencanaanya. Jangan sampai pada proses pelaksanaanya berubah-ubah seperti polemik proses pinjaman.
Di sisi lain yang tidak kalah penting, lanjutnya, penggunaan anggaran ini wajib diselektif secara ketat, sehingga tidak menjadi bencana bagi daerah atau dikorupsi.
“Jadi kita berharap target yang dengan pinjaman ini dengan maksimal dan yang paling penting harus dijaga agar tidak menjadi bencana (dikorupsi) gitu,” tegasnya.
Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengaku belum membahas skema pembayaran bunga 6,19 persen dari pinjaman Rp4,1 triliun dan pembayaran pokoknya. Ruang itu akan dibahas di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021.
“Belum sampai ke sana (skema pembahasan), Pemprov Banten melalui suratnya Pemerintah Pusat mengenai skema pembayaran dan itu kita awasi bersama. Kalau terkait APBD ruangnya di APBD murni dan APBD Perubahan, di luar itu sifatnya koordinasi dan pengawasan,” jelasnya. (son)
