INDOPOSCO.ID – Terungkapnya skandal megakorupsi dana hibah untuk ribuan pondok pesantren di Banten yang melibatkan pejabat mantan pejabat eselon 2, dan pengurus pondok pesatren (ponpes) membuat sejumlah kalangan meragukan predikat opini Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP) yang diraih oleh Pemprov Banten selama tiga tahun berturut-turut.
Meski pemberian predikat opini WTP bukan berarti tidak ada korupsi, namun melihat masifnya korupsi di lingkungan Pemprov Bnayen yang terungkap belakangan ini membuat penggiat antikorupsi Banten Uday Suhada meragukan predikat opini WTP tersebut.
“Memang diakui, WTP adalah penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maupun penggunaan azas-azas akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Tapi jangan lupa, korupsi dana hibah ponpes ini sudah berlangsung sejak 2018, dan itu dilakukan secara massif dan terang-terangan,” ungkap Uday kepada indoposco.id, Minggu (23/5/2021).
Menurut Uday, dengan terangkatnya sejumlah kasus korupsi di Banten belakangan ini, apa makna dari opini WTP yang diraih secara berturut-turut tersebut? ”Korsupgah (koordinasi dan supervisi pencegahan) KPK ngapain aja di Banten?” cetusnya.
Ia juga kurang setuju adanya usulan audit investigasi oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRD Banten M. Nawa Said Dimyati. ”Ingat lho, perkara korupsi dan hibah ini sudah terjadi sejak 2018. Untuk apa audit investigasi? Ngabisin duit negara aja! Yang perlu dilakukan BPK adalah evaluasi diri. Sudah benarkah tugas pemeriksaan yang mereka lakukan selama ini? Mengapa hal sepele lembaga-lembaga penerima hibah yang fiktif itu terungkap oleh ALIPP (Aliansi Independen Peduli Publik) yang hanya masyarakat sipil ?” tutur Uday yang juga direktur ALIPP ini.
Pihaknya juga ingin mengetahui cara kerja BPK dalam menilai laporan penyajian keuangan daerah, sehingga dengan begitu mudahnya BPK memberikan predikat opini WTP ke Pemprov Banten. ”Saya jadi pengen tahu cara kerja mereka. Di zaman serba canggih begini, urusan pemangkasan bantuan hibah yang massif kok luput dari pemeriksaan yang mereka lakukan,” tukasnya. (yas)
