INDOPOSCO.ID – Pemerintah mencatat realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 11 Mei 2021 mencapai Rp172,35 triliun. “Realisasi dana pemulihan ekonomi ini sudah direalisasi sampai 11 Mei itu Rp172,35 triliun atau 24 persen dari pagu,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya, Senin (17/5/2021).
Dia memaparkan, realisasi ini meliputi Program Kesehatan sebesar Rp24,9 triliun atau 14,2 persen dari pagu. Program Prioritas mencapai Rp21,8 triliun atau Rp17,6 persen dari pagu. Sedangkan realisasi Program Dukungan UMKM dan Korporasi mencapai Rp42,03 triliun atau 21,7 persen dari pagu dan Program Insentif Usaha sebesar Rp26,83 triliun atau 47,2 persen dari pagu.
“Untuk realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) adalah sebesar Rp56,79 triliun atau 37,8 persen dari pagu Rp150,28 triliun, dengan rincian realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 48,19 persen, Kartu Sembako mencapai 38,20 persen, Bantuan Sosial Tunai sebesar 98,39 persen, serta BLT Desa sebesar 17,41 persen,” ungkapnya.
Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa secara spasial ekonomi di sejumlah daerah sudah mengalami pembaikan. Bahkan sepuluh provinsi telah mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu Riau 0,41 persen, Papua 14,28 persen, Sulawesi Tengah 6,26 persen, DI Yogyakarta 6,14 persen, Sulawesi Utara 1,87 persen, Sulawesi Tenggara 0,06 persen, Nusa Tenggara Timur 0,12 persen, Papua Barat 1,47 persen, Kepulauan Bangka Belitung 0,97 persen, dan Maluku Utara 13,45 persen.
“Di dalam catatan kami juga terlihat beberapa daerah menyumbangkan pertumbuhan terbesar, antara lain tentunya sepuluh provinsi besar yang menyumbang sekitar 77,71 persen,” ujarnya.
Pertumbuhan tersebut, kata dia, didorong oleh sejumlah sektor yang secara spasial tumbuh positif di sebagian besar provinsi, di antaranya sektor pertanian, pengadaan listrik, pengadaan air, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan jasa kesehatan.
Lebih lanjut Airlangga mengatakan, adanya kebijakan peniadaan mudik juga telah mendorong peningkatan belanja di wilayah aglomerasi. Hal ini merujuk data Bank Indonesia (BI) tentang peredaran uang.
“Juga dilaporkan oleh Bank Indonesia bahwa peredaran uang BI sebesar Rp154,5 triliun atau meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 41,5 persen. Khusus Jabodetabek, BI mencatat penarikan dana tunai naik 61 persen atau Rp34,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan nasional,” imbuhnya. (yah)
