INDOPOSCO.ID – Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti, menyoroti kebijakan belajar dari rumah (BDR) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ia menilai, terobosan yang dibuat pemerintah untuk mengatasi BDR atau PJJ masih belum efektif.
Menurut dia, BDR atau PJJ terlalu bertumpu pada internet, akibatnya sejumlah kendala pembelajaran daring terjadi karena keragaman kondisi keluarga peserta didik, keragaman kondisi daerah seluruh Indonesia dan kesenjangan digital yang begitu lebar antardaerah di Indonesia.
“Anak-anak dari keluarga kaya cenderung terlayani PJJ secara daring, namun anak-anak dari keluarga miskin kurang terlayani bahkan banyak yang sama sekali tidak terlayani, hal ini berdampak kemudian dengan angka putus sekolah,” ujar Retno kepada Indoposco.id, Minggu (2/5/2021).
Selain itu, sambung dia, tidak pernah ada pemetaan kesenjangan kemampuan digital dan ekonomi antara anak-anak di pedesaan dengan di perkotaan, antara dari keluarga miskin dengan keluarga kaya.
“Padahal, PJJ sangat dipengaruhi faktor peranan orang tua peserta didik dalam mendampingi selama proses belajar daring dan kebutuhan akan alat komunikasi, seperti laptop dan telepon genggam,” ucapnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti terkait tidak adanya pemetaan variasi PJJ yang dibangun bersama antara guru, siswa, dan orang tua. Sistem pembelajaran seperti apa yang tepat atau sesuai kondisi anak dari segi ekonomi keluarga, ketiadaan alat daring, ketidakstabilan sinyal, dan kondisi orang tua yang bekerja.
“Kebijakan BDR/PJJ yang terkesan menyamakan masalah sehingga hanya satu solusi untuk semua problem BDR atau PJJ yang ada, misalnya bantuan kuota internet hingga Rp 7 Triliun. Namun pada praktiknya banyak yang mubazir dan tetap tidak mampu mengatasi masalah pembelajaran anak-anak dari keluarga miskin yang tidak memiliki alat daring,” jelasnya.
“Atau masalah anak-anak di pelosok yang berada pada wilayah blank spot. Peserta didik dari keluarga miskin dan di pelosok tetap saja tidak terlayani PJJ daring ketika kebijakannya tunggal, hanya memberikan bantuan kuota internet untuk semua masalah PJJ,” sambungnya.
Selain itu, banyak anak kelas XII yang lulus tahun ini menunda kuliah karena sedang masa pandemi. Hal tersebut memunculkan potensi bertambahnya pengangguran, meningkatkan angka perkawinan anak, dan pekerja anak. (yah)
