INDOPOSCO.ID – Juru Bicara (Jubir) Gubernur Banten, Ujang Giri menanggapi statmen Ikhsan Ahmad yang juga mantan jubir Gubernur Banten, atas permintaanya terhadap Gubernur Banten untuk mengundurkan diri karena dianggap tidak sukses dalam program penyaluran hibah ponpes.
Pria yang akrab disapa Ugi ini mengatakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim sudah tepat hanya saja dimanfaatkan oleh oknum untuk berbuat jahat.
“Yang jahat itu oknum, Kebijakan gubernur dalam bantuan hibah ponpes telah diapresiasi dan dianggap bagus, dengan tujuan untuk memakmurkan lingkungan ponpes yang ada di Banten, apalagi Banten dikenal sebagai daerah religius banyak ulama dan santri maka telah tepat Gubernur memiliki kebijakan yang pro terhadap pesantren” Ujar Ugi kepada INDOPOSCO, Senin (26/4/2021)
Mengenai adanya tersangka yang melakukan pemotongan, serta adanya ponpes fiktif, menurut Ugi itu adalah tindakan oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Ada oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mencari celah mengkorupsi dana hibah ponpes baik memotong maupun mengusulkan ponpes fiktif, itu oknum yang salah bukan kesalahan pada kebijakan Gubernur,” terang Ugi
“Pak WH lagi berantas korupsi di Banten, Jadi kurang tepat jika ada yang meminta Pak WH untuk mengundurkan diri dari jabatan gubernur mengenai kasus hibah ponpes, justru lebih banyak yang apresiasi dan mendukung Pak WH untuk memberantas korupsi di Banten, ya diantaranya menyikat oknum yang telah menyunat dana hibah ponpes,” sambungnya.
Sebelumnya,mantan jubir Gubernur yang juga akademisi Untirta (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa) Ikhsan Ahmad mendesak agar Gubernur Banten Wahidin Halim mengundurkan diri,karena dianggap pihak yang paling bertanggungjawab atas adana kasus pemotongan dana hibah, dan terungkapnya ratusan ponpes fiktif yang ikut menerima dana hibah dari pemprov Banten.
“Apabila hibah kepada pondok pesantren tersebut sudah baik, maka tidak akan terjadi kondisi hukum saat ini. Dan ini telah dibuktikan adanya penetapan tersangka dari Internal Pemprov Banten. Artinya, kondisi pelaksanaan hibah ini terjadi dugaan pemungutan oleh oknum Internal Pemprov Banten,” ujar Ikhsan kepada INDOPOSCO, Minggu ( 25/4/2021)
Menurutnya ikhsan, selain itu bukti yang lainnya adalah, adanya statement Gubernur Banten Wahidin Halim yang mengatakan, bahwa tidak adanya tim verifikasi dalam dana hibah ponpes 2020 tersebut, hal ini harus didalami oleh APH (Aparat Penegak Hukum) .Apakah hal ini sebuah kelalain, pembiaran atau kesengajaan.
“Artinya secara moral, sebenarnya Gubernur Banten sudah selayaknya mengundurkan diri, karena tak paham Pergub buatannya sendiri, dan tak bisa belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya yang juga bermasalah dalam pengelolaan bansos,” ujarnya. (yas)
