INDOPOSCO.ID – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah dipanggil Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten untuk diperiksa keterlibatannya dalam kasus pemotongan dana hibah Pondok Pesantren (Ponpes).
Pemeriksaan terhadap ASN berkaitan dengan penyuran dana hibah. Sejauh ini Kejati Banten telah menetapkan ES selaku pihak swasta sebagai tersangka.
Kepala Kejati Banten Asep Nana Mulyana mengatakan, tim penyidik harus secara hati-hati mengumpulkan bukti yang komprehensif. Sehingga, kasus itu dapat dibuktikan dengan benar di persidangan nanti.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya yang terlibat dalam pemotongan bantuan itu. Kurang lebh sebanyak 4026 Ponpes yang telah menerima bantuan hibah dari Pemprov Banten pada tahun anggaran 2020.
“Kemungkinan ya (ada tersangka baru), tentu hasil penyidikan. Kami tidak mau berandai-andai, menduga-duga. Penetapan tersanka, termasuk yang kita klarifikasi dimintai keterangan tentu berdasarkan alat bukti. Tunggu saja, pantau kami terus,” katanya saat ditemui di Kejati Banten, Kamis (22/4/2021).
Hingga kini, tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap penerima hibah. Selain itu, pihaknya menemukan proses verfikasi data secara tidak sempurna.
“Masih berjalan. Kami tim masih melakukan konfirmasi ulang terhadap beberapa penerima hibah. Jadi memang ada pemotongan di lapangan yang seharusnya diterima penerima. Belum lagi, kami mendapat informasi, proses data terkait verifikasi yang tidak sempurna, banyak kejanggalan,” ungkapnya.
Sementara itu, Aisisten Tindak Pidana Khusus Kejati Banten, Sunarko menambahkan, pihaknya juga telah melakukan pmeriksaan klarifikasi terhadap ASN Pemprov Banten, yang berkaitan dengan penyaluran dana hibah Ponpes. Ia mengaku telah melakukan pemeriksaan kepada 150 Ponpes yang menerima dana hibah.
“Kurang lebih 150 Ponpes, tersebar di Banten. Sudah (dilakukan pemanggilan pihak Pemprov Banten),” jelasnya. (son)
