INDOPOSCO.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Amin mempertanyakan alasan subtansial pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur. Kendati selama ini pemerintah memiliki alasan berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan pergerakan ekonomi.
“Seharusnya pemerintah berhitung cost dan benefit-nya dan skala prioritas. Kalau hanya alasan itu (lapangan pekerjaan dan pergerakan ekonomi) sih klasik, karena semua pekerjaan kayak gitu,” ujar Amin melalui gawai, Kamis (8/4/2021).
Ia menjelaskan, biaya bukan saja jumlah nominal yang digunakan, tetapi dampaknya. Seperti perkiraan biaya pembangunan IKN menggunakan APBN hingga Rp90 triliun.
“APBN kita sekarang berapa? Kalau misalnya ada Rp100 triliun, itu sumbernya dari mana?” katanya.
Terkait keterlibatan badan usaha dalam pembangunan IKN nanti, menurut Amin, tidak tepat. Apalagi di masa pandemi saat ini, banyak badan usaha milik negara (BUMN) nyaris ambruk karena terlilit hutang.
“Ini juga karena perencanaan yang ambisius. Apalagi untuk pembangunan infrastruktur. Dananya ini kan hutang dan ada biayanya. Terus kapan break event point (BEP) nya? Kalau kemudian fisik sudah dibangun, lalu mobilitasnya kurang. Sementara hutang harus dibayar, bisa jadi bayar hutang dengan berhutang lagi,” terangnya.
Ia mengingatkan pemerintah agar mengkaji secara mendalam pemindahan IKN baru ini. Karena, saat ini, menurutnya, sangat dibutuhkan peningkatan daya beli masyarakat, pemerataan ekonomi hingga penguatan pondasi ekonomi nasional.
“Masa pandemi ini tidak bisa boleh lengah. Harus menjadi skala prioritas,” ucapnya. (nas)
