INDOPOSCO.ID – Gubernur Banten Wahidin Halim akan mengusulkan opsi pembatalan pinjaman daerah tahap II senilai Rp4,1 triliun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten. Ini mengingat, ada bunga enam persen yang harus ditanggung.
Usulan itu akan dilayangkan melalui surat resmi dalam waktu dekat ini. Pria yang kerap disapa WH itu mengusulkan tiga opsi. Pertama, pembatalan pinjaman daerah. Kedua, kelanjutan proyek strategis. Ketiga, resiko tanggungan bunga.
“Pinjaman daerah kita buat konsep, nanti kita minta pendapat ke dewan. Tiga hal itu saja yang dijadikan opsi. Minggu ini (minta pendapat dewan, red),” katanya saat ditemui di Pendopo Gubernur Banten, Senin (5/4/2021).
Ia menyebutkan, bukan hanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang melakukan pinjaman. Provinsi lain seperti Jawa Barat juga melakukan pinjaman. Koordinasi akan dilakukan untuk menempuh langkah yang terbaik dengan provinsi lain.
“Sekarang lagi berikirim suat ke Menteri Keuangan dan juga mesti dibahas kembali karena di PKS (Perjanjian Kerjasama) nol persen. Ternyata bukan kita saja, yang lain sudah pinjam, Jawa Barat dan lain-lain. Nanti kita kan koordinasi dengan teman-teman provinsi lain, apakah ada usulan atau opsi baru, kita belum ada, jadi masih proses,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Banten itu mengaku, pembatalan pinjaman akan sangat berpengaruh pada proyek strategis dan pemulihan ekonomi. Sebab, dana pinjaman menjadi sumber pendanaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Untuk mengantisipasi hal itu, tidak menutup kemungkinan Pemprov Banten akan melakukan refocusing APBD. Terlebih, ada sebagian proyek dari dana pinjaman yang telah ditenderkan.
“Pakai APBD tapi dengan resiko melakukan refocusing, realokasi, memangkas beberapa proyek yang ada yang dianggarkan kita. Bisa jadi kalau kita batalin pinjaman ya batalkan juga proyek yang bergantung pada pinjaman. Tapi ada dana kita, jadi proyek yang Rp4 triliun itu yang kita tiadakan,” jelasnya.
Menurutnya, bisa saja proyek yang danai pinjaman daerah dilanjutkan dengan pengurangan bangunan, disesuaikan kemampuan APBD 2021. Sebab, masih ada proyek lanjutan yang belum terselesaikan.
“Kayak pendidikan, kemarin kita dirancang untuk tiga lantai, dua lantai, sementara kita mengalokasikan satu lantai. Tapi tetap kita bangun unit sekolah, ruangannya mungkin di kurangi,” tukasnya. (son)
