INDOPOSCO.ID – Keputusan Pemerintah menolak permohonan pengesahan dokumen hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) Deli Serdang menunjukkan Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri.
“Hebatnya, pak Moeldoko sama sekali tidak menggunakan pengaruh dan kekuasaannya dalam urusan KLB Deli Serdang. Datang ke KLB Deli Serdang sebagai pribadi Moeldoko dan datang sendirian, tidak membawa massa. Pak Moeldoko punya hak politik dan harus dihormati,” ujar Pengamat Politik dan Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Bagas Pujilaksono Widyakanigara, Minggu (4/4/21).
Selain itu, dia juga menegaskan, tuduhan keterlibatan Presiden Joko Widodo dan pemerintah dalam kisruh Partai Demokrat tidak terbukti. “Sebuah bentuk penegasan, bahwa sejak awal Presiden Jokowi dan pemerintah netral, tidak punya kepentingan dan tidak terlibat sama sekali kisruh di internal Partai Demokrat,” jelasnya.
“Tuduhan dan fitnah keji ke Presiden Jokowi dan Pemerintah jelas suatu bentuk permainan politik jahat dan licik. Wajah innocent, yang akhirnya bilang terimakasih ke Presiden Jokowi,” lanjut Bagas.
Bagas melihat alasan kader Partai Demokrat menggelar KLB karena ada upaya sistematis, sistemik dan represif membangun politik tirani di internal Partai Demokrat demi langgengnya hegemoni suatu politik dinasti. Baginya, orang yang berfikir membangun politik dinasti adalah orang yang perilaku politiknya selalu mencederai nilai-nilai demokrasi.
“Jika ada kader PD yang gerah, resah dan gelisah melihat masa depan PD dan memposisikan dirinya berseberangan adalah hal lumrah/wajar di era demokrasi. Namun jelas, ancaman nyata bagi politik tirani yang sedang dibangun di internal PD,” ucapnya.
Selain itu, kehadiran Moeldoko di KLB Deli Serdang justru sebagai suatu bentuk komitmen dan kepedulian kader dalam menyelamatkan Partai Demokrat dan butuh sosok baru.
“Figur pak Moeldoko menjadi simbol kekuatan baru bagi kader-kader PD yang punya idealisme, komitmen dan haluan politiknya berseberangan dengan kubu AHY, untuk menyelamatkan PD,” tegas Bagas.
“Penggunaan istilah kudeta parpol adalah tuduhan dan fitnah keji ke Pemerintah dan pak Moeldoko oleh suatu kelompok, untuk menutupi kegagalannya dalam mengelola parpol yang terbuka dan modern,” pungkasnya. (nas)
