INDOPOSCO.ID – Peningkatan kehidupan masyarakat pedesaan dan ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian beririgasi berkelanjutan, adalah tujuan proyek Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) diadakan di 74 kabupaten dari 16 provinsi bersama Kementerian Pertanian (Kementan) RI.
Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo mengharapkan IPDMIP dilaksanakan secara maksimal, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat pedesaan, khususnya bagi petani dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan.
“Dengan IPDMIP, kita akan menggenjot produktivitas pertanian, khususnya di daerah irigasi. Diharapkan pendapatan petani naik, sehingga kesejahteraan petani juga meningkat,” kata Mentan dalam arahannya yang dikemukakan Sekretaris BPPSDMP Siti Munifah pada Pertemuan Rekonsiliasi Laporan Keuangan IPDMIP Triwulan I-2021 di Bandung, Jabar, Selasa (30/3/2021).
Menurut Siti Munifah, hal itu sejalan dengan arahan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi yang berharap alokasi anggaran Proyek IPDMIP 2021 untuk pusat dan daerah sebesar Rp285 miliar terserap optimal, minimal 95 persen.
“Khusus untuk kinerja 2020, apresiasi bagi pengelola IPDMIP di pusat dan daerah. Realisasi 2020 menyumbang sekitar 53 persen dari total realisasi IPDMIP. Tentu ini perlu diapresiasi dan menumbuhkan optimisme, kalau kita bekerja cerdas, all-out secara cermat, cepat dan akurat, kita bisa memenuhi komitmen kita,” katanya.
Siti Munifah menambahkan, IPDMIP bertujuan meningkatkan ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat di perdesaan. Hal tersebut bisa dicapai dengan peningkatan pertanian beririgasi berkelanjutan.
Kementan khususnya BPPSDMP juga mendorong public private partnership di bidang penyuluhan pertanian.
“BPPSDMP mendukung pengembangan penyuluh swadaya dan pos penyuluhan daerah irigasi. Dukungan, berupa pelatihan bagi ketua kelompok tani dan perkuat kemampuan petani melakukan penyuluhan pada petani lain, sebagai penyuluh swadaya,” katanya.
Sementara Welli Nugraha, penyelenggara kegiatan mengatakan tujuan pertemuan mewujudkan ‘laporan keuangan yang transparan dan akuntabel’ dan penatausahaan Laporan Barang Milik Negara yang baik dan benar, sehingga laporan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) yang balance dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyelenggara pertemuan menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Rekonsiliasi ini dibagi menjadi dua kelas, kelas On Granting untuk keuangan atau reimbursement, dan kelas Perencanaan/AWPB. Hadir 12 lembaga provinsi selaku Provincial Project Implementation Unit (PPIU), 74 lembaga District Project Implementation Unit (PPIU) dan 16 On Granting Officer. (ibs)
