Oleh : Mohamad Bayuni
INDOPOSCO.ID – Pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman serius keselamatan warga. Belum ada tanda-tanda yang menggembirakan pandemi Covid-19 akan mereda.
Namun Pemerintah Pusat dan Daerah baik provinsi maupun kabupaten dan Kota sudah memiliki rencana untuk Pembelajaran Tatap Muka pada Musim Pembelajaran Tahun Ajaran Baru. Walaupun harus di mulai dengan simulasi pembelajaran tatap muka terlebih dahulu dan melihat kesiapan sekolah di seluruh wilayah provinsi, kabupaten, dan kota dalam kepatuhan dan kesiapan sarana dan instrumen pendukung penerapan protokol kesehatan.
Contoh konkret dilakukan oleh Gubernur Banten Pak Wahidin Halim dalam kunjungannya ke Lebak dalam rangka Silaturahmi dengan Kepala Sekolah SKhN, SMAN, dan SMKN tentang kesiapan belajar tatap muka sangat menekankan faktor keselamatan Siswa dan Guru serta warga belajar yang terlibat menjadi perhatian serius.Begitupun dengan kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota telah siap dengan pembelajaran tatap muka tapi dengan kesiapan prokes yang serius.
Tentu kita semua sepakat, keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama dalam pertimbangan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Pertimbangannya bukan hanya karena semua guru sudah di vaksin. Sebab perkembangan virus Covid-19 pun terus mengalami metamorfosis yang berubah-rubah.
Sehingga perlu kecermatan dan ketelitian di lapangan selama PTM berlangsung. Ini agar semua yang sudah dipersiapkan dalam rangka implementasi kebijakan proses belajar mengajar bisa berjalan sesuai dengan Protokol Kesehatan dan mencapai target pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum.
Sebagai warga yang turut mendukung peningkatan kualitas pendidikan di tanah jawara ini, rencana Pemerintah terhadap program pembelajaran tatap muka, faktor keselamatan siswa dan guru serta warga belajar yang terlibat dalam semua proses harus menjadi titik fokus kebijakan pemerintah.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua satuan Tugas Covid 19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban sebagaimana dilansir oleh media, beliau mengatakan selama positivity rate di bawah 5 persen beliau setuju diadakan Pembelajaran Tatap muka. Apa itu positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.
Namun beliau juga mengatakan, sayangnya positivity rate-nya rata-rata masih tinggi.
Sebab kita tidak ingin, program pembelajaran tatap muka belajar di kelas menjadi klaster baru penyebaran virus Covid-19.
Ada pepatah yang pas untuk menjadi pertimbangan pengambil kebijakan. Mencegah Kemadharatan lebih baik daripada melaksanakan kebaikan yang berujung pada kemadharatan yang lebih luas.
Meskipun harus juga dilaksanakan program proses belajar mengajar di kelas, pemerintah daerah harus benar-benar memastikan kesiapan dalam segala hal. Mulai dari ruang kelas yang disetting untuk PBM, siswa dan guru harus dipastikan sehat, lingkungan sekolah yang steril atau masuk zona hijau, dan daya pendukung lainnya jika dikemudian hari ada hal-hal yang terjadi tanpa terduga yang tidak kita inginkan.
Hal senada diungkapkan oleh Mendikbud Nadiem Makarimpada Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI Kamis (18/3/2021) sebagaimana dilansir oleh berbagai media. “Saat sudah divaksinasi, sekolah segera memberikan opsi tatap muka terbatas. Pembelajaran Tatap Muka ini pun harus dikombinasikan dengan pembelajaran jarak jauh atau hydbrid model. Kombinasi pembelajaran ini mau tidak mau harus terbatas dilakukan karena kapasitas kelas cuma diisi 50 persen dari total siswa,” tegas Mendikbud.
Lebih lanjut Mendikbud menjelaskan, saat sudah selesai divaksinasi satuan pendidikan wajib memenuhi daftar periksa sekolah mulai layanan embelajaran tatap muka secara terbatas. Namun ketika pelaksanaannya ada yang terkonfirmasi positif, maka pembejaran tatap muka harus dihentikan sementara.
Secara teknis pelaksanaan Mendikbud menjelaskan, untuk sekolah SMA,SMK serta SMP dan SD ruang kelas diisi 18 begitupun SKh dan PAUD maksimal lima peserta didik. “Semua warga belajar wajib memakai masker dan cuci tangan. Untuk kantin dan eskul belum diperbolehkan,” tegas Mas Nadiem.
Untuk memenuhi harapan dan standar arahan dari Mendikbud, sebaiknya pemerintah daerah perlu keseriusan dan memiliki pedoman konkret tentang kerinduan masyarakat untuk Pembelajaran Tatap Muka ini segera dilaksanakan.
Program Simulasi proses pembelajaran tatap muka selama masa Pandemi Covid-19 harus mendapat perhatian serius dari seluruh stakholder pendididkan sebagaimana masyarakat sudah mendambakan PBM ini berlangsung.
Sebab hal tersebut bisa menjadi membuka peluang dan kesempatan dari para pengambil kebijakan dan seluruh komponen masyarakat secara lebih luas agar sama-sama ikut terlibat dalam merumuskan PTM yang efektif dan aman bagi keselamatan warga belajar.Karena sejatinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi di saat pandemi ini.
Sungguh, situasi Pandemi Covid-19 yang masih menjadi ancaman keselamatan warga negara membuat kita semua menjadi gamang dan tentu saja jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka untuk tidak saling menyalahkan.
Untuk itulah, saya kira pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota tetap harus memberikan keterlibatan secara aktif kepada Masyarakat melalui sumbang saran yang terbuka, dan harus memiliki kesiapan skenario yang terbaik.
Saya sebagai warga, sebenarnya menginginkan Program Pembelajaran Tatap Muka bisa dilaksanakan di tahun ajaran baru pada Juli 2021.
Sebab ada sebuah kerinduan yang tak terkatakan bahwa sejatinya pola pendidikan di sekolah secepatnya bisa berjalan secara wajar dan alami. Ini agar pola interaksi siswa, guru, warga belajar yang terlibat serta peran orang tua bisa optimal dalam mencerdaskan generasi bangsa di era Revolusi Industri 4.0 dalam menghadapi tantangan masa depan.
Untuk itulah, menurut hemat saya, peran keterlibatan orang tua dalam menentukan daring atau luring sangat penting dalam suatu pembelajaran tatap muka di sekolah. Apakah orang tua mengizinkan Pola Belajar Daring Atau Luring. Hemat saya, Izin orang tua sangat penting sebagai bukti kesetujuan dan ikut bertanggungjawab dalam sebuah pembelajaran tatap muka.
Namun itu kita harus bersabar dan menunggu arahan selanjutnya dari gubernur, bupati, dan wali kota melalui Dindikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). Apakah pembelajaran tatap muka bisa dilanjut atau ditunda? Masih tergantung dari situasi Pandemi covid-19 yang belum juga reda.
Kita semua RINDU melihat keceriaan dan semangat anak bangsa dalam mewujudkan harapannya untuk kemajuan bangsa.
Semoga kita sehat selalu! (*)
*Praktisi Pendidikan, Banten
