INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk berkoordinasi secara intensif dengan instansi pemerintah yang belum melengkapi kelengkapan dokumen dan yang belum mengusulkan kebutuhan ASN dalam Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun ini.
“Hal ini agar formasi tahun 2021 yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan ASN di instansi pemerintah,” ungkapnya dalam keterangan, Kamis (25/3/2021).
Dijelaskan Doli, Komisi II juga meminta Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar dalam 1,3 juta formasi tersebut, juga dialokasikan formasi bagi tenaga guru honorer serta tenaga honorer non-guru yang telah membantu pelaksanaan program pembangunan strategis nasional.
Selain itu, masih ujar Doli, pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2021 juga diminta agar dilakukan secara transparan dengan menyebarluaskan informasi mengenai proses seleksi ini kepada masyarakat.
“Setiap instansi pemerintah yang membuka formasi dapat meningkatkan layanan posko aduan atau help desk agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang jelas dan utuh,” ungkapnya.
Hal ini, dikatakan Doli, untuk meningkatkan kewaspadaan akan tindak penipuan dalam Seleksi CASN Tahun 2021. “Kami telah berkomitmen untuk menghilangkan penipuan serta percaloan dalam proses Seleksi CASN Tahun 2021 agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan,” jelasnya. (nas)
