• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Komisi IX Selalu Ingatkan BPJS TK Hati-hati Kelola Dana Pekerja

Redaksi Editor Redaksi
Rabu, 17 Februari 2021 - 20:24
in Nasional
Ilustrasi. Ist

Ilustrasi. Ist

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Komisi IX DPR RI selalu mengingatkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) agar berhati-hati dalam mengelola keuangan para pekerja. Pernyataan tersebut ditegaskan Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo melalui gawai, Rabu (17/2/2021).

Terkait proses hukum dugaan praktik korupsi di BPJS TK, menurut Politisi PDI Perjuangan ini, biarkan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang memutuskan. “Kita tunggu saja, pasti ditangani menggunakan asas profesionalisme,” katanya.

BacaJuga:

JPPI: Perombakan BGN Tak Selesaikan Akar Masalah MBG

Atasi Kebuntuan Organisasi, KOWANI Gelar KLB di Jakarta

Kepala BGN Berganti, DPR Ingatkan MBG Jangan Melebar dari Sasaran Utama

Lebih jauh Rahmad mengungkapkan, selama fungsi pengawasan, Komisi IX selalu mengingatkan BPJS TK untuk menggunakan ketentuan yang berlaku dalam kementerian keuangan (Kemenkeu). Dan menggunakan standar keuangan yang sudah dilakukan oleh ketentuan dari Menteri keuangan (Menkeu).

“Misalnya bagaimana proporsi investasi, di mana investasi dan bagaimana mengendalikan risiko investasi itu,” bebernya.

Rahmad juga menyebutkan, pihaknya terus mendorong agar BPJS TK benar-benar memperhatikan asas transparansi. Kalau di kemudian hari muncul dugaan korupsi, menurutnya, ini bisa menjadi evaluasi manajemen BPJS Ketenagakerjaan ke depan.

“Kalau kemudian muncul kasus ini, biarlah ke depan ini menjadi bahan evaluasi BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya. (nas)

Tags: BPJS KetenagakerjaanDPR RI

Berita Terkait.

Dadan
Nasional

JPPI: Perombakan BGN Tak Selesaikan Akar Masalah MBG

Rabu, 3 Juni 2026 - 15:26
Kowani
Nasional

Atasi Kebuntuan Organisasi, KOWANI Gelar KLB di Jakarta

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:24
Siswa
Nasional

Kepala BGN Berganti, DPR Ingatkan MBG Jangan Melebar dari Sasaran Utama

Rabu, 3 Juni 2026 - 12:43
Dadan
Nasional

Sehari Pascapencopotan Pimpinan, Kantor BGN Digeledah Kejagung

Rabu, 3 Juni 2026 - 12:23
Rini
Nasional

Pelayanan Publik Berbasis Life Event, Solusi untuk Layanan yang Lebih Cepat dan Terintegrasi

Rabu, 3 Juni 2026 - 12:03
Polri
Nasional

Revisi UU Polri Dinilai Krusial untuk Antisipasi Modus Kejahatan Siber Modern

Rabu, 3 Juni 2026 - 11:02

BERITA POPULER

  • APTISI dan SURGE Bangun Jaringan Digital Nasional untuk Ribuan PTS

    Film “Pesta Babi” dan “Teman Tegar Maira”, DPD RI: Itu Suara Kesadaran tentang Papua

    3519 shares
    Share 1408 Tweet 880
  • Koran Indoposco Edisi 10 November 2023

    1031 shares
    Share 412 Tweet 258
  • Malam Ini Indonesia vs Myanmar di Piala AFF U-19: Langkah Awal Pertahankan Mahkota

    951 shares
    Share 380 Tweet 238
  • Dandhy Laksono Bongkar Sosok “Backing” di Balik Film Sexy Killers hingga Pesta Babi

    945 shares
    Share 378 Tweet 236
  • Hunian Rp500 Jutaan di Tengah Kota, BTN dan KAI Siapkan 5.400 Unit TOD

    1239 shares
    Share 496 Tweet 310
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.