• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Pemerintah Dinilai Antikritik, PKS: Masyarakat Belum Dewasa

Redaksi Editor Redaksi
Sabtu, 13 Februari 2021 - 19:50
in Nasional
Ilustrasi. Foto: Screenshot Instagram

Ilustrasi. Foto: Screenshot Instagram

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin mengaku prihatin atas sikap kelompok masyarakat yang tidak dewasa dalam melihat setiap pendapat di muka publik. Sementara, pemerintah sendiri telah membuka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya.

“Pak Joko Widodo sendiri senang dikritik dan membuka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengkritik dirinya. Dan sudah diperkuat oleh sekretaris kabinet pak Pramono Anung, terbaru lagi KSP (Kantor Staf Presiden) pak Moeldoko juga sudah mempersilahkan untuk mengkritik dan tidak akan ditangkap,” ujar Amin melalui gawai, Sabtu (13/2/2021).

BacaJuga:

Cegah Praktik Nonprosedural, Kemenhaj Kembali Gagalkan 32 Jemaah Haji Ilegal di Soetta

Skandal Korupsi Laptop Chromebook Seret Nadiem, Pengamat: Kerusakan Sistem Pendidikan Era Jokowi

PSO Jaga Mobilitas Lebih 155 Juta Penumpang, Pemerintah Pastikan Tarif Kereta Terjangkau

“Kalau masyarakat sedikit-sedikit melapor itu tidak dewasa,” tambahnya.

Apabila kemudian ada perlakuan yang tidak adil bagi pengkritik pemerintahan, menurut Anggota Komisi VI DPR RI ini, maka undang-undang (UU) ITE harus direvisi. Karena, tidak sedikit tokoh nasional saat ini menjadi korban di media sosial (Medsos).

“Selevel Pak Din Syamsuddin saja kita tahu, bagaimana nasionalismenya, kontribusi ke negara ini, dicap radikalisme. Kemudian tokoh Kwik Kian Gie, selevel tokoh yang kita tahu perjalanannya sebagai seorang negarawan ini juga dalam Twitternya kurang lebih menuliskan, kini dia takut untuk berpendapat, meskipun itu alternatif konstruktif yang berbeda dengan pemerintah. Karena apa? Kini pak Kwik di-bully oleh buzzer-buzzer,” bebernya.

Lebih jauh Amin, menilai Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) banyak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang merasa mendapat dukungan dari pemerintah. Semestinya, pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama dalam penegakkan hukum.

“Ya pemerintah harus obyektif, kalau menggunakan pasal-pasal UU ITE, ya berikan perlakuan yang sama. Jangan lagi ini pendukung saya, ini pendukung pemerintah. Tegakkan hukum secara berkeadilan, baik itu kelompok pendukung atau lawan politik,” katanya.

Sebelumnya, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dilaporkan ke kepolisian oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa Mitra Kamtibmas (PPMK).

Pelaporan dilakukan, karena Novel Baswedan mengkritik kasus meninggalnya Soni Ernata alias Maaher At Thuwailibi melalui akun media sosial Twitter. Kritik itu diajukan, karena mendiang Ustaz Maaher meninggal di Rutan Bareskrim Mabes Polri. (nas)

Tags: aminkritiknovel baswedanpks

Berita Terkait.

Jemaah-haji
Nasional

Cegah Praktik Nonprosedural, Kemenhaj Kembali Gagalkan 32 Jemaah Haji Ilegal di Soetta

Minggu, 17 Mei 2026 - 06:40
Nadiem
Nasional

Skandal Korupsi Laptop Chromebook Seret Nadiem, Pengamat: Kerusakan Sistem Pendidikan Era Jokowi

Minggu, 17 Mei 2026 - 04:38
Penumpang-Kereta
Nasional

PSO Jaga Mobilitas Lebih 155 Juta Penumpang, Pemerintah Pastikan Tarif Kereta Terjangkau

Minggu, 17 Mei 2026 - 03:07
Pesawat
Nasional

YLKI Kecam Kenaikan Fuel Surcharge, Minta Pemerintah Lindungi Konsumen

Minggu, 17 Mei 2026 - 02:26
Peresmian
Nasional

Operasionalisasi 1.061 KDKMP Diresmikan Presiden, Menkop: Bukti Kehadiran Pemerintah Bangun Ekonomi Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 - 00:14
Jemaah-Haji
Nasional

Haji 2026, Timwas DPR Soroti Katering Telat dan Jemaah Terpisah di Tanah Suci

Sabtu, 16 Mei 2026 - 22:02

BERITA POPULER

  • kai

    Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus: Lebih dari 504 Ribu Tiket Kereta Api Ludes

    2081 shares
    Share 832 Tweet 520
  • Prakiraan Cuaca di Jakarta, Waspadai Potensi Hujan di Jaksel dan Jaktim Hari Ini

    1232 shares
    Share 493 Tweet 308
  • Bhayangkara FC vs Madura United: The Guardian Cari Titik Balik, Laskar Sape Kerrab Waspada

    981 shares
    Share 392 Tweet 245
  • Diduga Terlibat Kasus Narkoba, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Polda Kaltim

    797 shares
    Share 319 Tweet 199
  • Bali United vs Borneo FC: Serdadu Tridatu Usung Bangkit, Pesut Etam Kejar Tahta

    797 shares
    Share 319 Tweet 199
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.