• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

PDI Perjuangan Tolak Pemerintah Antikritik

Redaksi Editor Redaksi
Sabtu, 13 Februari 2021 - 20:59
in Nasional
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo. Foto: dpr.go.id

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo. Foto: dpr.go.id

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Politisi Partai PDI Perjuangan Rahmad Handoyo menolak tanggapan pemerintah saat ini antikritik. Malah sebaliknya, pemerintah sangat terbuka terhadap kritik.

“Coba bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Kritik itu ibarat jamu yang terasa pahit tapi menyehatkan,” ujar Rahmad melalui gawai, Sabtu (13/2/2021).

BacaJuga:

Terbitkan Perpres 25/2026, Pemerintah Pastikan Hak Awak Kapal Perikanan

Momentum Hardiknas Meneguhkan Pendidikan yang Memerdekakan dan Berkarakter

Duh, Hasil TAA Kecelakaan Kereta di Bekasi Masih Jadi Teka-teki

Ia menyebut, kritik dari masyarakat banyak sekali yang kritis dan pedas. Namun, kritik tersebut sangat membangun. “Bahkan kritik yang nyinyir aja banyak. Ini artinya apa? Pemerintah sangat terbuka terhadap kritik,” tandasnya.

Ia prihatin atas tudingan pemerintah antikritik. Sementara di media setiap hari berseliweran kritik yang membangun hingga kritik yang nyinyir. “Bangsa kita semua kritik, rasanya sudah ada semuanya. Jadi kurang apa coba? Modal apa bangsa ini, kok masih dibilang pemerintah antikritik,” tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI ini menilai, pentingnya pemerintah terbuka atas kritik dari masyarakat. Karena, itu dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita nasional melalui pembangunan.

“Kita butuh pemikiran yang kritis. Dan kritik yang membangun, sesuai adat dan budaya bangsa kita. Kritik dalam koridor demokrasi Pancasila,” terangnya.

Apalagi, lanjut Rahmad, bangsa Indonesia sangat besar dan tidak mungkin dibangun oleh pemerintah sendiri atau golongan tertentu. Tetapi butuh kerja sama dan gotong royong secara menyeluruh dari elemen bangsa.

“Jadi tidak bisa pemerintah membangun negeri ini sendiri, tapi butuh semua elemen dari luar pemerintah dan masyarakat secara luas,” ujarnya. (nas)

Tags: antikritikdemokrasiPDIPpemerintah

Berita Terkait.

menaker
Nasional

Terbitkan Perpres 25/2026, Pemerintah Pastikan Hak Awak Kapal Perikanan

Minggu, 3 Mei 2026 - 02:20
diknas
Nasional

Momentum Hardiknas Meneguhkan Pendidikan yang Memerdekakan dan Berkarakter

Minggu, 3 Mei 2026 - 00:30
taksi
Nasional

Duh, Hasil TAA Kecelakaan Kereta di Bekasi Masih Jadi Teka-teki

Sabtu, 2 Mei 2026 - 23:23
menag
Nasional

Menag: Kolaborasi Jadi Kunci Wujudkan Pendidikan Bermutu dan Inklusif

Sabtu, 2 Mei 2026 - 22:02
mavirion
Nasional

Kritik Kementerian HAM Ingin Seleksi Aktivis, DPR: Langgar Deklarasi PBB 1998

Sabtu, 2 Mei 2026 - 20:02
amien
Nasional

Pusat Studi Kebangsaan Sayangkan Pernyataan Amien Rais, Ini Responsnya

Sabtu, 2 Mei 2026 - 19:39

BERITA POPULER

  • Buruh Sebut MBG Tidak Bermanfaat saat May Day, Prabowo Auto Respons Begini

    Buruh Sebut MBG Tidak Bermanfaat saat May Day, Prabowo Auto Respons Begini

    3472 shares
    Share 1389 Tweet 868
  • Breaking News: KRL Tabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi, Jalur Lumpuh Total

    2563 shares
    Share 1025 Tweet 641
  • PSIM vs Persita: Ambisi Revans Laskar Mataram Digoyang Kendala Internal

    1592 shares
    Share 637 Tweet 398
  • Buruh dan Petani Pilih Aksi di DPR Ketimbang Monas demi Suarakan Kesejahteraan

    1266 shares
    Share 506 Tweet 317
  • Klaim Bukan Terpidana, Menteri LH Jumhur Hidayat Sebut Status Hukumnya ‘Ngambang’

    1030 shares
    Share 412 Tweet 258
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.