INDOPOSCO.ID – Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni mengatakan, pandemi telah memaksa masyarakat melakukan revolusi kesehatan di Indonesia. Mulai dari data yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara Kesehatan, hingga penyelenggaraan dan pelayanan yang dilakukan oleh petugas kesehatan.
“Kita lihat sudah sejauh mana implementasi tahapan-tahapan kebijakan kesehatan selama ini,” ujar Sylviana, Sabtu (23/1/2021).
Ia menyebut, dalam situasi Covid-19 saat ini, data sangat membantu dalam merencanakan sistem kesehatan nasional yang lebih tanggap.
“Dari data tersebut kita dapat mengevaluasi dan mengukur postur kesehatan kita sejak 2014, kemudian memprediksi postur kesehatan kita lima atau sepuluh tahun yang akan datang,” katanya.
Dan dari data tersebut pula, dikatakan Sylviana, juga penting bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan strategi kesehatan ke depan. Guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Apalagi, kewajiban penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan telah ditegaskan dalam UUD 45 pasal 34 ayat 3.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, perlu peran serta swasta dalam upaya memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat,” ucapnya.
Data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) 2018 menyebutkan bahwa jumlah rumah sakit swasta adalah 1.016 dengan tingkat pertumbuhan 7 persen per tahun. Sementara rumah sakit pemerintah berjumlah 1.804 dengan tingkat pertumbuhan 3 persen per tahun.
“Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini upaya nyata dari pemerintah,” bebernya. (nas)
