Nusantara

Penjarakan Buruh, Advokat Sebut Laporan Gubernur WH Salah Tafsir

INDOPOSCO.ID – Laporan Kuasa Hukum Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) ke Kepolisian Daerah (Polda) Banten yang melaporkan aksi unjuk rasa buruh dinilai salah menafsirkan delik pidana.

“Laporan Asep Abdulah Busro sebagai Kuasa hukum WH dinilai salah tafsir ketika melaporkan buruh dengan delik pasal 160,170 dan 207 KUHP,” ungkap Dady Hartadi, seorang advokat praktisi hukum di Kota Serang kepada INDOPOSCO, Senin (27/12/2021).

Daddy Hartadi yang juga seorang advokat muda di Kota Serang ini mengatakan, bahwa apa yang dilaporkan kuasa hukum WH itu merupakan penafsiran yang salah dalam memahami rumusan delik pidana. Mengingat beberapa ketentuan pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut telah mengalami perubahan sifat delik .

Daddy yang juga dikenal sebagai aktivis lingkungan ini mengatakan, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), terjadi perubahan-perubahan sifat delik.

Baca Juga : Serikat Pekerja Ungkap Ada Lima Buruh yang Dijemput Polisi Usai Duduki Ruang Kerja Gubernur Banten

“Contohnya, dalam rumusan delik pasal 160 KUHP yang mengatur perbuatan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau menghasut untuk tidak mengindahkan ketentuan undang-undang,atau perintah jabatan telah berubah menjadi delik materil, bukan lagi delik formil sesuai putusan mahkamah konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009,” terangnya..

Menurut Daddy, tindak pidana yang diatur dalam pasal 160 KUHP itu haruslah perbuatan menghasut yang menimbulkan akibat.

“Artinya harus ada orang yang berhasil dihasut untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap penguasa umum atau perbuatan tidak mengindahkan ketentuan undang-undang atau perintah jabatan,” ujarnya.

Dikatakan, sebelum putusan MK rumusan dalam pasal 160 KUHP ini merupakan delik formil. Artinya, jika perbuatan menghasutnya dilakukan, siapapun orang bisa langsung dipidana tanpa harus melihat lagi akibat dari perbuatan yang dilakukannya. “Ini akan sulit pembuktiannya, jika WH melalui kuasa hukum melaporkan buruh dengan delik pasal 160 KUHP pasca putusan MK,” ungkapnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button