INDOPOSCO.ID – Polemik jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar terus begulir. Bahkan, disinyalir terjadi tarik menarik kepentingan politis dalam proses pemberhentian Sekda yang sudah lebih empat bulan tidak ngantor tersebut, pascamengajukan surat pindah tugas dari Pemprov kembali ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada pertengahan Agustus 2021 lalu.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Komarudin menjelaskan, terkait jabatan Sekda Provinsi Banten, Komarudin membantah adanya dualisme Sekda di Banten. Yaitu, Muhtarom sebagai Pelaksana tugas (Plt) dan Al Muktabar yang dalam proses pemberhentian saat ini.
Baca Juga : Masyarakat Berharap Banten Segera Miliki Sekda Definitif
“Tidak ada dualisme Sekda di Banten. Faktanya, sejak Agustus, Sekda Banten pak Al Muktabar tidak lagi menjalankan tugas sebagai Sekda,” tegasnya, kepada INDOPOSCO, Rabu (15/12/2021).
Menurut mantan Plt Bupati Tangerang ini, berdasarkan PP 11 tahun 2017 yang sudah diubah menjadi PP Nomor 17 tahun 2020, tentang manajemen ASN, bahwa pengangkatan dan pemberhentian Sekda sebagai pejabat eselon satu menjadi kewenangan Presiden.
“Gubernur Banten sesuai kewenanganya sudah mengusulkan pemberhentian Sekda kepada presiden melalui Kemendagri. Hal itu sadah dilakukan,” terang Komarudin.
Menurutnya, tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten atau Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sudah dilakukan untuk menyikapi hal tersebut.
“Jika lambat prosesnya, harusnya dipertanyakan ke Kemendagri. Ada apa kok prosesnya lambat?, karena saat ini dokumen untuk bahan pemberhentian sudah di Kemendagri,” cetusnya.
Ia menambahkan, jika persoalan proses pemberhentian Sekda dipertanyakan ke Gubernur itu salah alamat. “Kalau proses ini dipertanyakan kepada Gubernur itu salah alamat,” tutupnya.(yas)
