INDOPOSCO.ID – Penetapan upah minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2022, belum mengalami perubahan. Hal itu akibat belum adanya pembahasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnakertrans Provinsi Banten, Karna Wijaya mengatakan, pembahasan penetapan UMP yang akan diberlakukan pada tahun depan masih terganjal Surat Edaran (SE) dari Menteri Tenaga Kerja (Menaker) sebagai acuan pembahasan yang belum turun.
“Tahapan penetapan upah minimum belum dimulai. Menunggu SE Menaker yang diperkirakan (turun) awal November,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (22/10/2021).
Baca Juga : Resmi Ditahan, Oknum Polisi yang Smackdown Mahasiswa Dijerat Pasal Berlapis
Sejauh ini, ketentuan terkait penetapan upah minimum 2022 dari Kemenaker, secara garis besar melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi landasan dalam penetapan upah minimum.
“Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai turunan Undang-undang tentang Cipta Kerja mengamanatkan 20 jenis data yang akan dipergunakan dalam penetapan upah minimum dan upah bagi UKM,” ucapnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya penetapan upah minimum mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015. Dengan ketentuan yang pertama, hanya terdapat satu jenis formula perhitungan upah minimum.
Kedua, terdapat dua data yang digunakan dalam formula perhitungan upah minimum, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ketiga, data yang digunakan hanya menggunakan data tingkat nasional.
Sedangkan pada PP Nomor 36 Tahun 2021, terdapat dua jenis formula, yaitu formula penyesuaian upah minimum bagi daerah yang telah memiliki upah minimum dan formula penetapan upah minimum bagi daerah yang baru akan menetapkan upah minimum.
“Ketentuan kedua, terdapat 10 data yang digunakan dalam formula penyesuaian upah minimum baik pada tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota. Ketiga, terdapat delapan data yang digunakan dalam formula penetapan upah minimum baik pada tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota,” jelasnya.
Soal batas waktu penetapan, lanjut dia, untuk UMP dan UMK akan ditetapkan dalam wkatu yang berdekatan. UMP ditetapkan pada tanggal 21 November setiap tahunnya.
“Sementara UMK ditetapkan paling lambat pada tanggal 30 November setiap tahunnya,” jelasnya.
Perlu diketahui, tahun ini Gubernur Banten Wahidin Halim menetapkan besaran upah minimum provinsi (UMP) Banten 2021 yaitu di angka Rp2.460.994,54. Tidak ada kenaikan standar upah terjadi lantaran pertimbangan kondisi perekonomian pada masa pandemi Covid-19.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/kep.253-Huk/2020 tentang Penetapan UMP Banten Tahun 2021 yang ditandatangani pada 31 Oktober 2020.
Sementara besaran UMK kabupaten/kota tersebut dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.272-Huk/2020 tentang Penetapan UMK di Provinsi Banten 2021.
Adapun rincian besaran UMK terdiri atas Kabupaten Pandeglang senilai Rp2.800.292,64, Kabupaten Lebak Rp2.751.313,81, Kabupaten Serang Rp4.251.180,86 dan Kabupaten Tangerang Rp4.230.792,65. Selanjutnya Kota Tangerang Rp4.262.015,37, Kota Tangerang Selatan Rp4.230.792,65, Kota Serang Rp3.830.549,10 dan Kota Cilegon Rp4.309.772,64. (son)
