Nusantara

Saran Nih, Bantuan Hibah Pesantren di Banten Disesuaikan Jumlah Santri Saja

INDOPOSCO.ID – Pesantren merupakan sebuah lembaga nonformal atau tradisional yang sudah ada sebelum Bangsa Indonesia merdeka. Biasanya, para murid (santri) tinggal bersama dengan Kiai. Lembaga itu pun mendapat perhatian dari pemerintah. Hal itu sudah tertuang dalam UU Nomor 18/2019 tentang pesantren.

Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah memberikan perhatian melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun pada perjalanannya, bantuan itu dinodai dengan tindakan yang melanggar hukum. Seperti pada bantuan hibah Ponpes tahun 2018 dan 2020 yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Untuk mengantisipasi pelanggaran hukum terulang, Pengamat Kebijakan Publik Moch Ojat Sudrajat berpendapat bahwa bantuan hibah Ponpes sebaiknya disesuaikan dengan jumlah santri. Hal itu dinilai lebih berkeadilan.

Menurutnya, Pemprov Banten harus tetap memberikan perhatian kepada pesantren. Tapi pada pelaksanaanya, wajib memiliki inovasi baru. Seperti penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa).

“Belajar dari Kasus hibah yang saat ini ditangani Kejati Banten, maka saya mengusulkan untuk tahun anggaran 2021 Pemprov Banten harus tetap hadir dalam pendanaan pesantren, tentunya dengan melakukan inovasi dalam penyalurannya. Untuk itu saya mengusulkan cara penyaluran hibah pesantren dilakukan sama seperti penyaluran dana BOSDa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” katanya, Jumat (11/6/2021).

Menurutnya, aturan yang ada pada Peraturan Gubernur (Pergub) No 49/2017, sudah sangat rijit. Sehingga tinggal dilakukan evaluasi pelaksanaannya agar adil. Artnya, panitia hibah pada saat menerima proposal dan memverifikasi tidak membeda-bedakan pesantren.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button