Nusantara

JPMI Bakal Lengkapi Berkas Kasus Hibah Ponpes di Banten ke KPK

INDOPOSCO.ID – Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) akan mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (3/5/2021) untuk melengkapi berkas laporan kasus dugaan korupsi hibah untuk pondok pesantren (Ponpes) 2020 senilai Rp117 miliar.

“Kami diminta oleh KPK untuk datang kembali pada Senin (3/5/2021) dalam rangka melengkapi berkas laporan yang telah kami sampaikan pada Rabu (28/4/2021) lalu. Jadi kami berkomunikasi terus dengan pihak KPK untuk menindaklanjuti kasus dugaan pemotongan dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk Ponpes pada 2020 tersebut,” ujar Koordinator Presidium JPMI Deni Iskandar ketika dihubungi INDOPOSCO.ID, Minggu (2/5/2021).

Untuk diketahui, Gubernur Banten Wahidin Halim secara resmi telah dilaporkan ke KPK oleh JPMI, terkait kasus dugaan korupsi pemotongan dana hibah untuk Ponpes pada 2020.

Tidak hanya Wahidin Halim tetapi juga Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar dan Kepala Badan Pengelola Anggaran dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti, juga dilaporkan ke KPK dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Ponpes yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banten 2020 yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.

Deni menegaskan, sebagai warga Banten pihaknya memiliki hak untuk melaporkan kasus dugaan korupsi hibah Ponpes ke KPK, kendati kasus tersebut sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggu (Kejati) Banten.

“Saya tahu kasus ini sedang ditangani ke Kejati Banten. Kenapa saya laporkan ke KPK, karena saya menilai bahwa kasus ini pasti ada aktor intelektualnya, tidak mungkin hanya ‘ecek-ecek’ yang terlibat. Tidak hanya itu, secara nominal, kasus ini diduga merugikan negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Karena itu, perlu ditangani oleh KPK, karena lembaga antirasuah tersebut memiliki kewenangan untuk menangani kasus besar seperti ini,” ujarnya.

Terkait adanya tuduhan bahwa JPMI telah melakukan pencemaran nama baik dan memfitnah Gubernur Banten Wahidin Halim, Deni meresponsnya dengan santai.

“Tidak masuk logika saya kalau ada yang menuduh telah melakukan pencemaran nama baik Gubernur Banten Wahidin Halim. Di mana letak pencemaran nama baiknya. Saya melaporkan kasus ini ke KPK, dan itu hak saya sebagai warga Banten. Saya menggunakan jalur hukum yang formal dan itu hak hukum saya sebagai warga negara dan sebagai warga Banten, yang dilindungi dan dijamin konstitusi. Tidak ada undang-undang dan peraturan yang saya langgar,” tegasnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button