Nusantara

Pemerhati Hukum Tuding Proyek PL di Dinkes Banten Berpotensi Langgar Hukum

INDOPOSCO.ID – Kasus proyek pengadaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) di Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk Rumah Sakit Malingping, Kabupaten Lebak senilai Rp2,5 miliar dengan metode Penunjuikan Langsung (PL) dengan dalih atas arahan dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) terus bergulir.p

Pemerhati hukum Daddy Hartadi angkat bicara terkait kasus yang sempat viral tersebut. Kepada INDOPOSCO, Daddy mengatakan, secara hukum pengadaan SIMRS senilai Rp2,5 miliar dengan metode PL tersebut memang berpotensi menjadi pelanggaran hukum jika ada masyarakat yang melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Menurut Daddy, landasan hukum terkait penunjukan langsung pengadaan barang, dan jasa mengatur beberapa hal yang mengecualikan dilakukannya penunjukan langsung pada paket pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp200 juta.

Ia memaparkan, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa, menjadi pijakan hukum dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Pada norma pasal 32 ayat 5 pada Perpres ini diatur beberapa hal yang menjadi syarat bisa dilakukannya metode penunjukan langsung dengan nilai di atas 200 juta jika menuhi unsur keadaan tertentu. Dalam norma pasal 32 ayat 5 tersebut keadaan tertentu dijelaskan dalam huruf a sampai i.

“Kuasa pengguna anggaran harus bisa menjelaskan apakah penjelasan norma pasal 32 ayat 5, yang dijelaskan dalam huruf a sampi i apakah ada kesesuaian sehingga pengadaan SIMRS senilai 2,5 M itu bisa dikatakan sebagai keadaan tertentu. Sehingga bisa di lakukan penunjukan langsung,” ujarnya, Sabtu (6/3/2021) malam.

Pengacara muda yang juga Managing Partners di Kantor Hukum NZ dan Rekan ini menjelaskan, bunyi Huruf g dalam norma pasal 35 ayat 5 yang menjelaskan Barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkar, izin dari pemerintah.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button