Wamenhaj: Di Dunia Hanya ada Dua Kementerian Haji, Momentum Tarwiyah Jadi Spirit Transformasi
INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Haji dan Umrah RI (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa momentum tarwiyah dalam konteks saat ini kita maknai sebagai fase persiapan. Bagi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), tarwiyah menjadi simbol penting dalam menyongsong transformasi kelembagaan dan penyelenggaraan haji ke depan.
“Seakan kita sedang memasuki fase Tarwiyah. Ini bukan sekadar menunggu, melainkan momen bersiap. Begitu pula dengan Kemenhaj hari ini: berada pada titik penting untuk menata kelembagaan, merapikan arah kebijakan, dan menyiapkan seluruh instrumen penyelenggaraan haji,” ujar Dahnil dalam forum konsolidasi kelembagaan Kemenhaj di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Ia kemudian menyampaikan tiga hal pokok yang menjadi arah transformasi Kemenhaj.
Pertama, mengenai filosofi eksistensi berdirinya Kemenhaj. Menurutnya, sikap politik Presiden selama dua dekade terakhir konsisten membawa visi-misi pembentukan kementerian ini.
“Di dunia hanya ada dua Kementerian Haji dan Umrah, yakni di Arab Saudi dan Indonesia. Ini warisan sejarah yang sangat penting bagi bangsa kita,” tegasnya.
Wamenhaj menjelaskan, pembentukan Kemenhaj memiliki dua alasan mendasar. Alasan pragmatis, karena sektor haji bernilai ekonomi besar sehingga perlu dikelola secara khusus, fokus, dan terspesialisasi agar memberi manfaat luas berupa multilayer effect bagi perekonomian nasional. Alasan historis, karena haji mengandung dimensi simbolik sebagai negara muslim terbesar di dunia sekaligus bagian dari diplomasi internasional.
“Presiden sering mengingatkan bahwa haji bukan sekadar ibadah, tetapi juga simbol kebangkitan umat. Kita belajar dari sosok HOS Cokroaminoto yang selepas berhaji justru memimpin perjuangan bangsa,” tambahnya.
Kedua, Wamenhaj menegaskan pesan Presiden bahwa wajah utama Kemenhaj adalah integritas. Menurutnya, tantangan terbesar justru muncul ketika jajaran Kemenhaj memegang kuasa.
“Salah satu cara menekan biaya haji adalah dengan memangkas pungutan liar. Kemenhaj harus menjadi arena yang adil, tanpa intervensi dan tanpa pungli,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan rencana revitalisasi Pusat Kesehatan Haji (Puskes Haji) agar mampu memberi manfaat lebih luas.
Ketiga, mengenai persiapan teknis penyelenggaraan haji. Wamenhaj menyebut Kemenhaj telah menyusun lebih dari 360 SOP terbaru, yang secara teknis akan dijelaskan lebih rinci oleh para Deputi dan Direktur terkait.
Ia menekankan salah satu isu paling krusial adalah kuota haji.
“Selama ini formula kuota belum sesuai dengan amanat undang-undang. Mulai ke depan, kita akan merujuk penuh pada regulasi yang berlaku,” jelasnya.
Wamenhaj menargetkan seluruh persiapan kelembagaan Kemenhaj dapat tuntas pada akhir Oktober 2025.
“Tugas pokok kita bukan hanya menyukseskan penyelenggaraan haji, tetapi memastikan ada nyawa ekonomi dan historis di dalamnya. Inilah jiwa Kemenhaj,” pungkasnya. (dil)
