Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas dengan SHAT dan Alternatif Pembiayaan
INDOPOSCO.ID – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman menyerukan agar para pengusaha UMKM lebih disiplin dalam mengelola keuangan terutama untuk modal usahanya.
Menurut Maman, kedisiplinan yang tinggi diperlukan agar UMKM bisa mengoptimalkan akses pembiayaan yang didapat dari program-program pemerintah.
“Kami ada dua program pembiayaan. Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan subsidi pemerintah dan program pembiayaan di luar KUR,” kata Maman saat membuka acara program Lokomotif Akses Permodalan (LokaModal) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (25/9/2025).
Maman menuturkan, ada UMKM yang memakai modal dari program pemerintah selain untuk pengembangan usahanya. Hal ini bisa menyebabkan usaha tersebut gagal naik kelas dan memperburuk penilaian kreditnya dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK). Akibatnya, UMKM dengan nilai kredit buruk jadi akan semakin sulit mengajukan pinjaman.
“Sebagus apapun akses permodalan ke usaha tapi tidak akan bermanfaat tanpa disiplin dalam mengelola keuangan,” jelasnya.
Maman menambahkan, UMKM juga bisa mendapat akses pembiayaan dengan memanfaatkan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) yang didukung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) bisa dimanfaatkan sebagai jaminan bagi pinjaman UMKM.
Selain itu, UMKM bisa semakin mudah naik kelas lewat pembiayaan alternatif di luar KUR hasil kerja sama Kementerian UMKM dengan Baznas, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Bank BJB.
“Pemerintah selalu siap membantu rakyatnya. Tapi jangan menyalahgunakan kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah agar UMKM bisa mendapatkan modal usaha,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN Ossy Dermawanmenyatakan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mendukung UMKM melalui pemberian legalitas hak atas tanah berupa SHAT sebagai akses pembiayaan usaha.
“Kementerian ATR/BPN akan membantu akses pemberdayaan tanah dari sisi ekonomi melalui program reformasi agraria. Kami siap membantu dan mendukung agar UMKM di seluruh Indonesia semakin berkembang,” ujar Ossy.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengungkapkan, dana sebesar Rp1,2 triliun KUR telah tersalurkan ke 30.000 UMKM di Kabupaten Garut.
“Namun masih banyak UMKM belum mendapat akses permodalan formal. Kementerian UMKM menggagas LokaModal untuk mempertemukan UMKM yang belum dijangkau KUR agar memperoleh sumber pembiayaan alternatif yang lebih mudah dan ringan,” ujar Riza.
Riza menuturkan, sebanyak 550 pengusaha mikro dari Kabupaten Garut telah menerima SHAT yang bisa dipakai sebagai akses pembiayaan.
Usaha mikro ini telah dikurasi berdasarkan kriteria seperti memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), aktif berproduksi selama minimal setahun, serta memiliki sertifikat aset usaha.
“Kami optimistis UMKM semakin kontributif terhadap perekonomian nasional dan sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas,” tutupnya.
Diketahui, peresmian program LokaModal di Kabupaten Garut dirangkai agenda penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara Menteri UMKM Maman Abdurahman dengan Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan.
Maman bersama Ossy kemudian menyerahkan SHAT kepada 10 UMKM serta secara simbolis menyerahkan pembiayaan dan modal produktif untuk 16 pengusaha mikro asal Kabupaten Garut. (her)
