FKPPI Minta Pejabat Publik Punya Kepekaan Rasa Terhadap Krisis Imbas Gelombang Demo
INDOPOSCO.ID – Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) meminta para pemangku kepentingan lebih mempunyai kepekaan rasa terhadap krisis dan mampu meningkatkan kemampuan komunikasi kepada publik, menyusul demonstrasi besar-besaran di sejumlah wilayah Indonesia.
“Memberikan saran kepada para pejabat publik, baik eksekutif maupun legislatif, untuk lebih memiliki sense of crisis, serta meningkatkan kualitas komunikasi politik dengan masyarakat secara terbuka, empatik, dan solutif,” kata Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Jika hal tersebut sudah dipenuhi para petugas publik, maka kericuhan tidak merambat dengan cepat ke banyak wilayah di Tanah Air. Malah situasi panas bakal lebih cepat didinginkan.
“Dengan demikian, potensi konflik dapat diminimalisir dan aspirasi rakyat dapat tersalurkan dengan baik demi terciptanya stabilitas, persatuan, dan kemajuan bangsa,” ujar Pontjo Sutowo.
Di sisi lain, kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional rakyat, yang merupakan bagian dari proses demokrasi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika. “(Demo) dilakukan dengan cara-cara damai dan bermartabat sesuai norma kehidupan bermasyarakat,” ucap Pontjo Sutowo.
Demokrasi sejatinya merupakan sistem yang memberi ruang seluas-luasnya kepada rakyat untuk ikut serta dalam menentukan arah bangsa. Esensi demokrasi bukan hanya sebatas memilih pemimpin lewat Pemilu, melainkan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
“Pengawasan jalannya pemerintahan, hingga partisipasi aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Semakin luas partisipasi rakyat dalam demokrasi, semakin maju pula negeri,” tegas Pontjo Sutowo.
Demokrasi yang hidup dan sehat adalah demokrasi mendengarkan suara rakyat, melibatkan mereka dalam proses pembangunan, serta menjadikan rakyat sebagai pilar utama kemajuan bangsa
“Keluarga Besar Putra-Putri TNI-Polri memiliki komitmen kuat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan merawat kebhinekaan,” imbuhnya.
Demonstrasi berujung ricuh telah melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Mulai Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang hingga Makassar. Aksi unjuk rasa itu bermula ketika muncul kebijakan tunjangan perumahan dinas anggota dewan sebesar Rp50 juta per bulan dan pernyataan salah satu anggota DPR terkesan merendahkan rakyat. (dan)
