Khawatir Denial Pelanggaran HAM, PDIP Minta Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Dihentikan
INDOPOSCO.ID – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak proyek penulisan ulang sejarah Indonesia dilanjutkan. Sebab, menimbulkan protes dari sejumlah pihak dan menjadi polemik di tengah masyarakat.
Sikap PDIP tersebut ditunjukkan setelah Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyangkal dan tetap bersikukuh bahwa tak ada bukti yang mendukung pemerkosaan massal dalam kerusuhan tahun 1998.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Bonnie Triyana khawatir terdapat state denial a human rights violations di balik proyek penulisan ulang sejarah. Itu mendefinisikan situasi ketika suatu negara menolak mengakui atau mengatasi pelanggaran HAM.
“Paling tidak ada tiga kategori. Pertama, lateral denial. Ini langsung mengingkari terjadinya sebuah pelanggaran HAM atau kejatan negara terhadap rakyatnya. Itu langsung diingkari,” kritik Bonnie Triyana saat rapat dengan Kementerian Kebudayaan di DPR, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Kedua, adanya interpretatif denial atau mengakui kejadiannya tapi kemudian memberikan penafsiran baru yang mereduksi dampak dan penderitaan dalam konteks sejarahnya.
“Mengakui tapi ada ada interpretasi terhadap peristiwa itu, jadi semacam pengingkaran juga, bahkan mewajarkan peristiwa itu terjadi, karena satu hal tertentu,” ucap Bonnie.
Ketiga, adalah implicatory denial. Definisinya menerima terjadinya sebuah peristiwa pelanggaran tetapi tidak bertindak apa-apa atau negara tidak mau bertanggung jawab
“Nah, saya khawatir yang terjadi belakangan ini, yang beredar kemana-mana ini termasuk ke dalam interpretatif denial,” sesal Bonnie.
“Jadi pak menteri mengakui, tapi ada semacam tafsiran terhadap makna massal yang kemudian menggeser perdebatan kita hari ini menjadi perdebatan semantic, bukan kepada isi dari substansi persoalan itu sendiri,” tambahnya.
Ia tak ingin pemerintah menuliskan ulang sejarah Indonesia tidak komprehensif, hanya berdasar sudut pandang pelaku. “Di mana itu terjadi, kalau terjadi, pasti ada korban dan pelaku,” tutur Bonnie.
“Sehingga dalam rangka proyek penulisan sejarah ini jangan sampai nanti ada tuduhan, ini sejarah ditulis berdasarkan perspektif pelaku dari peristiwa pemerkosaan massal itu,” sambungnya.
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Mercy Christie Barends sangat menyesalkan sikap Menteri Kebudayaan Fadli Zon tidak memperhatikan kondisi psikis korban kekerasan seksual pada tahun 1998.
“Bapak mempertanyakan dan seperti meragukan kebenaran. Ini amat sangat menyakiti kami. Daripada diteruskan dan berpolemik mending dihentikan. Kalau bapak mau diteruskan ada yang banyak terluka di sini,” ucap Mercy dalam kesempatan yang sama. (dan)
