Pemerintah MoU 1 Juta Rumah dengan Qatar, DPR: Harus Dikawal hingga Terealisasi dan Tepat Sasaran
INDOPOSCO.ID – Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hadi menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman (MoU) investasi pembangunan 1 juta rumah di Indonesia dengan pihak Qatar. Penandatanganan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025), ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan pihak investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani, serta disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Abdul Hadi menegaskan bahwa MoU ini adalah langkah awal yang baik untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan 3 juta rumah tiap tahunnya, khususnya bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami di DPR RI, khususnya Komisi V, akan terus mendukung dan mengawal pelaksanaan MoU ini agar benar-benar terealisasi dengan baik. Tidak hanya sekadar terealisasi, tetapi juga harus dilakukan dengan profesional, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Abdul Hadi, Jumat (10/1/2025).
Ia berharap bahwa MoU pembangunan 1 juta rumah ini dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat bawah, khususnya mereka yang paling membutuhkan. Abdul Hadi juga menyoroti pentingnya aspek pemberdayaan ekonomi dalam proyek ini.
“Kami berharap pembangunan ini melibatkan tenaga kerja Indonesia dan menggunakan komponen pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Dengan begitu, selain menyediakan rumah bagi masyarakat, proyek ini juga bisa membangkitkan perekonomian nasional,” ungkap politisi PKS asal Lombok ini.
Abdul Hadi juga menyampaikan harapan bahwa program ini dapat menjadi solusi nyata untuk masalah perumahan di berbagai daerah di Indonesia khususnya di NTB.
Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI, sangat penting untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya menjadi janji, tetapi benar-benar memberikan dampak positif yang nyata.
“Kami akan terus memantau dan memastikan bahwa MoU ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan manfaat konkret bagi rakyat Indonesia,” tutup Abdul Hadi.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS lainnya, Reni Astuti, turut menyambut positif penandatanganan MoU tersebut.
“Sebagai Anggota Komisi V DPR RI yang merupakan mitra Kementerian PKP, saya sangat siap untuk mendukung langkah pemerintah dalam mensukseskan program tersebut”, tambah Reni.
Reni berharap MoU ini dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh Kementerian PKP dan kementerian terkait. Ia menekankan pentingnya kesiapan teknis agar pembangunan 1 juta rumah ini dapat segera terealisasi sesuai target.
“Saya mendorong agar Pemerintah segera melakukan Langkah teknis untuk dapat merealisasi MOU tersebut. Sehingga rakyat akan segera menikmati pembangunan tersebut,” ucap Reni.
Di sisi lain, Reni meminta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera merilis peta biru program pembangunan 3 juta rumah. Sehingga proses pengawalan dapat berjalan lebih optimal.
“Kementerian PKP perlu segera merilis blueprint perencanaan untuk program 3 juta rumah sebagai panduan utama. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan terarah dan tepat sasaran,” tegasnya.
Reni juga mengingatkan bahwa program ini harus dirancang dengan strategi khusus agar benar-benar bisa menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
“Rumah yang layak huni adalah kebutuhan mendasar, dan program ini dapat memberikan dampak besar jika eksekusinya dirancang dengan baik,” tambahnya. (dil)
