Kejagung Pastikan Perkara KM MT Arman akan Berjalan Transparan
Tak hanya itu, Asep juga menjamin Kejaksaan akan melindungi hak-hak pemilik kapal bila akan menyaksikan dan mengawal proses persidangan.
Kejaksaan, kata dia, akan memfasilitasi dan memenuhi hak-hak terdakwa dengan catatan setiap proses persidangan menjadi kewenangan penuh dari pengadilan.
Asep juga menyampaikan Kejaksaan akan mempertimbangkan masukan dari Kedutaan Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia yang mewakili sikap atau pernyataan resmi pemerintah Iran terkait perkara dimaksud.
Di samping itu, Kejaksaan akan berupaya maksimal melalui porsi kewenangan jaksa dalam proses penyusunan dakwaan dan tuntutan.
“Kami senantiasa bekerja dengan penuh kecermatan dan ketelitian, dan kami juga mengoptimalkan pengalaman kami dalam penanganan perkara yang menjadi atensi pemerintah negara lain melalui duta besarnya,” ujar Asep.
Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol beserta jajaran, Legal Department pada Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran Ansari, Tabatabaei dari Organisasi Pelabuhan dan Maritim, Asisten Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Ali Pahlevani, dan pemilik kapal Arman 114 Mehdi Yousefi.
Sebagai informasi, polemik Kapal MT Arman 114 Mehdi Yousefi sudah bergulir selama dua pekan terakhir di Pengadilan Negeri Batam, terkait pembuangan limbah B3.
Kapal tersebut diamankan petugas berwenang RI, terkait penurunan 21 awak kapal WNA asal Suriah dan Mesir. Kapal tersebut oleh banyak pihak diklaim sebagai barang dikuasai negara. Terdakwa dalam perkara ini adalah Kapten Kapal Mahmoud Abdelaziz Mohammed Hatiba. (dam)
