Starlink Beroperasi di Indonesia, Legislator Pertanyakan Aspek Kedaulatan Data
INDOPOSCO.ID – Masuknya Starlink, sebagai penyedia jasa internet di Indonesia mulai dikritisi banyak pihak, khususnya Komisi VI DPR RI.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun, peresmian layanan Starlink yang digelar di salah satu puskesmas di Denpasar, Bali, dan dihadiri langsung oleh pemilik Starling, Elon Musk pada pertengahan Mei 2024 lalu, menjadi penegasan dimulainya persaingan dengan provider penyedia jasa internet dalam negeri, khususnya bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti seperti Telkom maupun Telkomsel.
“Bagaimana Telkom atau anak perusahaan seperti Telkomsel dan Indihome mengimbangi penyedia jaringan dari luar negeri ini?” ujar Rudi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan sebagaimana dikutip Minggu (2/6/2024).
Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengatakan, dengan masuknya Starlink ke Indonesia tentu akan menjadi tantangan bagi BUMN telekomunikasi tersebut. Terlebih, Starlink dinilai dapat menyediakan koneksi internet yang lebih cepat dan berbiaya lebih rendah
Legislator dari dapil Sumatra Utara III ini juga mengingatkan terkait perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Telkom diharapkan terus beradaptasi dan mampu bersaing.
“Dulu ada telepon rumah, lalu ada wartel. Lalu itu ditinggalkan karena ada HP. Teknologi berkembang cepat, kini ada whatsapp (aplikasi pesan singkat) yang tanpa menggunakan pulsa,” urainya.
Rudi pun mewanti-wanti Telkom agar tak ketinggalan dengan masuknya teknologi baru. Ia khawatir dengan persaingan teknologi ini Telkom tak mampu mengimbangi, sehingga produknya tak lagi dipakai masyarakat.
“Ini saya ingatkan, jangan sampai Telkom kalah saing nantinya. Jangan sampai Telkom hilang pendapatan, karena mereka menawarkan yang lebih canggih sekaligus murah,” tukas Rudi.
Tak hanya berbicara persaingan bisnis, pendapat lain atas kehadiran Starlink yang harus diantisipasi oleh Pemerintah RI adalah terkait isu keamanan data dan kedaulatan digital.
Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino ikut menyoroti soal kedaulatan data dalam negeri. Dia mempertanyakan kepada Dirut PT Telkom tentang ancaman kedaulatan data yang dikhawatirkan oleh banyak pihak.
“Beberapa pihak menyatakan bahwa Starlink langsung mentransmisikan datanya ke cloud-nya milik Elon Musk, apakah ini benar? apakah mereka tidak menggunakan gateway ke Indonesia dulu?” cetusnya.
Dalam industri digital data merupakan hal yang sangat penting sekaligus rentan untuk disalahgunakan, mulai dari diperjualbelikan hingga menjadi senjata dalam perang siber antarnegara. Masalah inilah yang menerpa Elon Musk dan Starlink dalam pusaran perang Rusia-Ukraina sejak 2022. Peristiwa ini bermula pada Februari 2022 atau dua bulan setelah invasi Rusia ke Ukraina, ketika Ukraina meminta Starlink mengaktifkan layanan internet di negara tersebut menggantikan Viasat karena situasi perang.
Untuk konteks Indonesia, konsep kedaulatan digital sudah tertuang dalam sejumlah aturan, seperti Undang-Undang No 19 Tahun 2016 (UU ITE), Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019).
“Padahal kan kita mensyaratkan kedaulatan data ada di Indonesia. Nah, kami minta dari Telkom bisa mengelaborasi ini lebih lanjut, sehingga kami di Komisi VI, bisa juga ikut membantu Telkom demi kepentingan Indonesia,” papar Harris Turino.
“Konsep kedaulatan digital ini mencakup kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia,” pungkas politisi PDIP ini memungkasi. (dil)
