Strategi Wujudkan Transformasi Pelayanan Publik Inklusif Melalui OGI
INDOPOSCO.ID – Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam menjalankan praktik keterbukaan pemerintah melalui Open Government Indonesia (OGI). OGI memegang nilai-nilai keterbukaan pemerintahan yang partisipatif, inovatif, akuntabel, transparan, dan inklusif. Berkaitan nilai inklusif, terdapat sejumlah strategi yang dapat dilakukan pemerintah khususnya di bidang pelayanan publik.
“Melalui kolaborasi menyeluruh dari tingkat pusat, daerah, masyarakat, swasta, dan LSM ada beberapa strategi yang menjadi upaya dalam membangun pelayanan publik yang inklusif bagi kaum rentan,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, pada acara Satu Dasawarsa Open Government Indonesia di Jakarta, Selasa (7/2).
Ada enam strategi untuk mewujudkan hal tersebut yang pertama yakni membangun tata kelola dalam pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkinerja tinggi untuk seluruh kelompok masyarakat. Kedua, melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik inklusif.
Selanjutnya, menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi seluruh ragam disabilitas. Keempat, petugas pelayanan mampu melayani semua ragam disabilitas. Kemudian, kolaborasi yang menyeluruh antar stakeholder dalam menyediakan layanan yang inklusif. Terakhir, membangun kanal pengaduan yang responsif dan solutif bagi penyandang disabilitas .
Lebih lanjut dijelaskan, wujud transformasi pelayanan publik dapat difokuskan pada layanan yang sebelumnya konvensional menuju sistem yang modern. Mengedepankan model birokrasi yang tidak hanya e-government namun meningkat menjadi smart government.
“Masyarakat saat ini tidak cukup hanya dengan ‘Puas’ dengan pelayanan yang diberikan, tetapi menginginkan yang lebih, yaitu ‘Bahagia’ ketika memperoleh pelayanan publik, tentu kita harus bersama-sama mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat,” tutur Diah.
Proses penyediaan pelayanan publik juga tidak lepas dari peran masyarakat. Melalui peran serta masyarakat, diharapkan dapat terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik dan dapat menunjang tercapainya tujuan ke 16 dari Sustainable Development Goals yaitu Institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan pada setiap tingkatan. Mewujudkan hal itu, Diah mendorong seluruh instansi untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
“Kami mendorong seluruh instansi untuk secara berkala melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan SKM ini kita akan mendapatkan input sebagai bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” ungkapnya.
