Nasional

P2G Minta Kemendikbudristek Bentuk Pokja RUU Sisdiknas

INDOPOSCO.ID – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membentuk kelompok kerja (pokja) RUU Sistem Pendidikan Nasional.

“Keputusan tidak memasukkan RUU Sisdiknas dalam Prolegnas prioritas merupakan sinyal positif bagi organisasi guru seperti PGRI, P2G, IGI, dan lainnya yang selama ini meminta agar pembahasannya ditunda,” ujar Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri di Jakarta, Rabu.

Dia menambahkan, Kemendikbudristek diberi waktu oleh DPR untuk memperbaiki materi pasal-pasal dalam RUU Sisdiknas yang berpotensi kuat merugikan hak-hak guru, seperti hilangnya pasal tunjangan profesi guru (TPG).

Di sisi lain, P2G masih khawatir, sebab pernyataan Ketua Baleg DPR kemarin masih membuka peluang agar RUU Sisdiknas dimasukkan kembali awal tahun depan (2023) bahkan bisa juga tahun ini, jika Kemendikbudristek sudah merapikan dan mengkomunikasikan RUU Sisdiknas secara baik.

Baca Juga : RUU Sisdiknas Beri Penghasilan Layak pada Guru

“P2G mendesak Kemendikbudristek lebih transparan, akuntabel, dan membuka ruang dialog dengan ‘partisipasi yang bermakna’ melibatkan semua unsur stakeholder pendidikan dalam merancang draf RUU Sisdiknas,” kata dia.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan indikator transparansi perubahan RUU Sisdiknas yaitu Kemendikbudristek hendaknya membentuk Pokja Nasional RUU Sisdiknas.

“Pokja tersebut dibekali Surat Keputusan penugasan resmi dari Kemendikbudristek kepada akademisi, tokoh pendidikan, perwakilan organisasi guru, dan dosen untuk merapikan RUU Sisdiknas yang masih berantakan dan ketidaksinkronan antara Naskah Akademik dengan Batang Tubuh RUU,” kata dia.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button