Nasional

Netralitas ASN Diuji Jelang 2024

INDOPOSCO.ID – Sekitar 4 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tepatnya 3.995.634 orang (Berdasarkan Data BKN per Desember 2021) akan diuji netralitasnya menjelang perhelatan PEMILU 2024.

Dengan jumlah tersebut, ASN menjadi salah satu pihak potensial yang dilirik oleh kontestan PEMILU untuk dijadikan lumbung suara.

“ASN melalui kewenangannya memiliki kekuatan mengarahkan dan memobilisasi masyarakat untuk mendukung kontestan tertentu. Tetapi disisi lain, ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis karena diposisikan sebagai pihak yang netral dalam ajang PEMILU,” ucap Septi Melinda dalam diskusi acara pendidikan dan latihan (Diklat) Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (26/7).

Tahapan PEMILU sendiri diawali pada Agustus 2022 sampai dengan Oktober 2024 yang artinya ajang kontestasi politik menuju 2024 segera dimulai. Berbeda dengan PEMILU 2019, pada PEMILU kali ini pemilihan legislatif, DPD dan pemilihan presiden akan dilaksanakan secara serentak.

Baca Juga : Ini Hasil Simulasi PRC Terhadap Elektabilitas Ganjar-Sandi

Septi mengatakan asas Netralitas ASN tercantum dalam Pasal 2 huruf f UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dimensinya meliputi netral, tidak menunjukkan keberpihakan, bebas dari konflik kepentingan, bebas dari intervensi politik, adil, dan melayani.

“Jika ASN melanggar ketentuan, maka menurut pasal 87 1ayat [4] huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan, PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi dan/atau pengurus partai politik,” jelasnya.

Selain itu, dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disebutkan, ASN dilarang memberikan dukungan kepada presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

“Bentuk dukungan tersebut antara lain berupa ikut kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, mengerahkan PNS lainnya, menggunakan fasilitas negara, mengarahkan kepada keberpihakan terhadap pasangan calon peserta PEMILU, memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP,” tegasnya.

Kondisi Riil di Lapangan

Berdasarkan hasil survei Netralitas ASN pada Pilkada serentak Tahun 2020 yang dirilis oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Desember 2021 menyebutkan ikatan persaudaraan (50,76 persen) dan motif ASN untuk mendapatkan karier yang lebih baik (49,72 persen) adalah menjadi faktor dominan yang mempengaruhi netralitas ASN.

Septi menambahkan KASN juga mencatat bahwa pada Tahun 2020 terdapat 604 ASN dijatuhi hukuman disiplin akibat melanggar asas Netralitas pada Pilkada Tahun 2020 tersebut.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button