Nasional

Tingkatkan Investasi, Percepat Kehadiran Mal Pelayanan Publik

INDOPOSCO.ID – Sebanyak 17 pimpinan kementerian, lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan hukum publik menandatangani nota kesepahaman percepatan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan percepatan kehadiran MPP dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan investasi.

Penandatanganan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ad interim Mahfud Md.

“Saya meminta penandatanganan nota kesepahaman ini tidak hanya simbolis semata. Harus benar-benar diwujudkan dengan mengesampingkan ego sektoral guna tercapainya percepatan penyelenggaraan MPP yang berkualitas,” ungkap Wapres Ma’ruf dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan MPP di Jakarta, Selasa (28/6).

Berita Terkait

Wapres menyampaikan nota kesepahaman menjadi dasar komitmen untuk ikut serta dalam memberikan pelayanan di MPP. Penandatanganan tersebut menjadi langkah penting dalam komitmen untuk merealisasikan tugas dan amanat reformasi birokrasi dalam pelayanan publik.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Juga ditandatangani oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Perpustakaan Nasional. Sejumlah BUMN pun turut serta yang terdiri dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, serta PT PLN.

Orang nomor dua di Indonesia ini mengatakan pada tahun 2024 ditargetkan seluruh kab/kota telah menghadirkan MPP. Selain kuantitatif, kualitas MPP juga perlu diperhatikan dengan terus dievaluasi dari keefektivitasannya serta kesiapannya untuk bertransformasi menjadi MPP Digital.

Ma’ruf mengarahkanTim Task-force Percepatan Pembangunan MPP perlu berkoordinasi lebih intensif untuk memastikan pencapaian target kualitas dan kuantitas.

“Perlu juga disusun peta jalan menuju MPP Digital dengan memperhatikan integrasi Online Single Submission (OSS) yang telah ada serta rencana keterlibatan pihak swasta dalam MPP, khususnya yang bergerak di bidang fintech,” lanjutnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button